Anies Dianggap Tak Tuntaskan Belasan Janji Kampanye, Mulai Normalisasi hingga Rumah DP Rp 0

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta menilai, ada belasan janji kampanye politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 yang tak terealisasi.

Hal ini dinyatakan saat Fraksi PDI-P DPRD DKI menggelar diskusi publik bertema Refleksi Lima Tahun Pemerintahan Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2022).

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Gembong Warsono menguraikan satu per satu janji kampanye politik Anies yang tidak sesuai target.

Baca juga: PDI-P DKI Jakarta: Dari 23, Hanya 5 Janji Kampanye Anies yang Terealisasi

"Program OK OCE (kini bernama JakPreneur), realisasinya hanya sebanyak 6.000 (wirausahawan menerima modal) atau tiga persen," sebut dia.

Padahal, target penerima modal dari program JakPreneur ada 200.000 wirausahawan.

Gembong turut menyoroti kampanye politik Anies yang tak terealisasi lainnya seperti normalisasi sungai, pembangunan intermediate treatment facility (ITF), dan pembangunan lintas raya terpadu (LRT).

Ia menegaskan, selama lima tahun ini, Anies hanya mempermasalahkan soal istilah normalisasi dan naturalisasi.

Pada penerapannya, kata Gembong, Anies tak pernah menormalisasi atau melakukan naturalisasi sungai manapun.

Baca juga: Anies Kebut Peresmian Sebelum Lengser, PDI-P: Khawatir Keringatnya Diresmikan Orang Lain

"Normalisasi atau naturalisasi, lima tahun kita hanya berdebat tok. Tetapi dua-duanya enggak ada yang dikerjakan. Tidak ada satu pun yang dikerjakan," sebut dia.

Untuk diketahui, sebanyak total 23 janji kampanye politik Anies tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022.

Dari RPJMD 2017-2022, berdasar pemaparan Fraksi PDI-P DPRD DKI, berikut belasan program yang dinilai tak memenuhi target:

Baca juga: Cerita Petugas Balai Kota Hafal Pola Makan Anies: Nasi Dikurangi Dua Sendok saat Sedang Diet

• Normalisasi sungai: terealisasi 0 persen

• Naturalisasi sungai: terealisasi 0 persen

• Pembangunan lintas raya terpadu (LRT) Jakarta oleh BUMD PT Jakarta Propertindi (Jakpro): terealisasi 0 persen

• Pembangunan LRT Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU): terealisasi 0 persen