Di saat masih berstatus sebagai Calon Gubernur DKI, Anies menyebut bahwa pembangunan infrastruktur menggunakan dana di luar APBD rawan dikorupsi.
"Berbagai model pembiayaan yang tak melalui prosedur yang benar, harus dihentikan. Ruang yang memungkinkan terjadi korupsi tinggi. Belum terjadi ya, dan itu harus kita ubah," kata Anies di Semanan, Jakarta Barat, Senin (26/12/2016).
Baca juga: Anies Sebut Pembangunan dengan Dana di Luar APBD Rawan Korupsi
Kala itu, Anies melihat, tak sedikit program pembangunan infrastruktur Pemprov DKI Jakarta yang menggunakan dana kompensasi dari pihak swasta.
Menurut Anies, program yang kerap menggunakan dana kompensasi, seperti pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan jalan, berpotensi menjadi sumber masalah.
"Kalau tidak gunakan dua itu (APBD atau APBN), gimana pertanggungjawaban dan auditnya," kata Anies.
Ia pun memastikan Pemprov DKI yang ia kepalai akan mengelola dana kompensasi swasta secara benar.
Baca juga: Ayah Lesti Kejora Maafkan Rizky Billar meski Anaknya Dianiaya
Hal ini berarti, dana kompensasi tersebut harus masuk terlebih dahulu ke dalam kas Pemprov DKI Jakarta, baru kemudian didistribusikan untuk pembangunan infrastruktur.
"Ke depan, kami akan tertib gunakan APBD dan APBN, karena yang dikerjakan adalah program pemerintah," kata dia.
(Kompas.com: Muhammad Naufal, Kahfi Dirga Cahya/ TribunJakarta.com: Dionisius Arya Bima Suci)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.