Pemprov DKI Sebut Lebih dari 100 Warga Mengadu lewat JAKI Tiap Harinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah DKI Jakarta Andriansyah mencatat, lebih dari 100 orang membuat laporan pengaduan melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) per harinya.

"Rata-rata 100 lebih (warga membuat laporan) per hari melalui JAKI," kata Andriansyah di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (21/10/2022).

Meski banyak warga yang melapor melalui JAKI, Andriansyah berujar, ada pula warga yang memilih untuk melapor secara langsung ke posko pengaduan di Balai Kota DKI Jakarta.

Sebab, menurut dia, warga ingin masalahnya didengar secara langsung oleh Pemprov DKI.

Baca juga: Dalam 3 Hari, 83 Warga Disebut Mengadu ke Posko Pengaduan Balai Kota DKI

Adapun posko pengaduan di Pendopo Balai Kota DKI baru dibuka kembali sejak Selasa (18/10/2022).

Karena banyaknya warga yang memilih melapor secara langsung, Pemprov DKI hendak meningkatkan pelayanan posko pengaduan di Balai Kota DKI.

"Mereka (warga) bisa berinteraksi, mereka bisa berkomunikasi terkait dengan hal-hal yang dirasakan warga masyarakat, terkait dengan layanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pemprov DKI Jakarta," ujar Andriansyah.

"Dan kami terus mendorong hal ini untuk terus ditingkatkan," sambung dia.

Baca juga: Buka Kembali Posko Aduan di Balai Kota, Heru Budi: Saya Ingin Rakyat Punya Pintu Langsung ke Hadapan Saya

Andriansyah menambahkan, kini pihaknya sedang menyurvei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemprov DKI melalui JAKI dan melalui posko pengaduan.

Selain itu, survei juga dilakukan di wadah pengaduan lain seperti di kantor wali kota, kantor kecamatan, hingga kantor kelurahan.

"Beberapa hasil survei yang masuk ke kami, banyak masyarakat mengapa mereka banyak mengadukan aduan secara langsung," ucap dia.

Sebagai informasi, ada 83 warga telah membuat laporan di posko pengaduan di Balai Kota DKI Jakarta sejak 18-20 Oktober 2022.

Baca juga: Heru Budi Sebut Warga Lebih Puas Mengadu Langsung ke Balai Kota Dibanding lewat Aplikasi

Sebanyak 83 pelapor itu terdiri dari tujuh pelapor pada 18 Oktober, 22 orang pada 19 Oktober, dan 54 orang pada 20 Oktober.

Dari 82 warga itu, pelapor paling banyak berasal dari warga Jakarta Timur dan Jakarta Pusat.

Pengaduan yang paling banyak diterima adalah tentang bantuan sosial.

Pengaduan lain, yakni tentang pertanahan, PDAM, program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), kualitas pelayanan publik, dan lain-lain.