Heru Budi Irit Bicara soal Nasib Rumah DP Rp 0 Warisan Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono irit bicara tentang kelanjutan pembangunan program hunian down payment (DP) Rp 0.

Saat ditanya soal nasib program yang dicetus eks Gubernur DKI Anies Baswedan itu, Heru menyebutkan bahwa kelanjutan pembangunan hunian DP Rp 0 bisa ditanyakan ke Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Sarana Jaya diketahui merupakan BUMD DKI Jakarta yang berwenang atas pembangunan hunian DP Rp 0.

Baca juga: Soal Tuhiyat Jadi Dirut MRT, Heru Budi: Ada Kaitannya dengan Fase ke Depan

"Kan kewenangan (pembangunan hunian DP Rp 0) tanya sama Sarana Jaya," tutur Heru di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/10/2022).

Di sisi lain, menurut Heru, pembangunan hunian DP Rp 0 akan berlanjut jika masyarakat membutuhkan atau antusias terhadap program tersebut.

"Kalau itu untuk kebutuhan masyarakat dan masyarakat antusias, ya enggak apa-apa juga (dilanjutkan)," ucap Heru.

"Ya silakan saja," sambungnya.

Di beritakan sebelumnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta kini masih membahas soal kelanjutan pembangunan program rumah DP Rp 0.

Baca juga: Kelanjutan Program Rumah DP Rp 0 Anies Masih Tunggu Keputusan Heru Budi

Kepala DPRKP DKI Jakarta Sarjoko menyebut, jajarannya kini masih menunggu keputusan Heru Budi Hartono soal nasib program itu.

"Salah satu yang digagas, yakni soal DP Rp 0 dan juga yang berkaitan dengan penataan kampung. Apakah nanti ada satu pendekatan lebih spesifik, apakah arahan lebih lanjut," sebutnya, Kamis.

Sarjoko mengungkapkan, Heru belum memberikan instruksi khusus terkait program rumah DP Rp 0.

Di sisi lain, ia mengakui bahwa DPRKP DKI sejatinya telah memiliki target pembangunan kediaman DP Rp 0 yang tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, yang disusun Anies Baswedan.

Baca juga: Anies Dianggap Tak Tuntaskan Belasan Janji Kampanye, Mulai Normalisasi hingga Rumah DP Rp 0

Meski demikian, Sarjoko menyebut bahwa jajarannya memerlukan keputusan Heru berkait nasib program hunian DP Rp 0.

"Secara RPD, kami memang sudah menyusunnya, (untuk) 2023-2026. Kami sudah menyusun guide line hal apa saja untuk dilakukan selama tiga tahun ke depan," urainya.

"Tapi, tentu saja ada hal-hal spesifik secara khusus yang perlu kami mintakan arahan Pak Pj," sambung dia.

Dalam RPD 2023-2026, target pembangunan hunian DP Rp 0 berjumlah 9.081 unit.

Sementara itu, hingga masa jabatan Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza Patria berakhir, baru ada 2.332 unit hunian DP Rp 0 di Jakarta.

Padahal, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, Anies hendak membangun 232.214 unit.