PDI-P Minta Pemprov DKI Hapus Program Rumah DP Rp 0, Fokus Bangun Rusunawa

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta pemerintah provinsi DKI menghapuskan program rumah dengan down payment 0 persen dan lebih fokus membangun rumah susun sederhana sewa untuk masyarakat berpenghasilan rendah. 

Hal ini disampaikan Gembong dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta membahas rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2023, di Hotel Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/11/2022).

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta itu mulanya bertanya soal langkah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta mengalokasikan anggaran untuk program perumahan sekitar Rp 1,2 triliun.

"Dari Rp 1,2 triliun itu peruntukannya apakah untuk DP Rp 0 atau perumahan rusun sewa (rusunawa)?" ucapnya.

Baca juga: 12 Program Buruk Era Anies Menurut Survei Populi Center, Penanganan Banjir hingga Rumah DP Rp 0

Ia lantas menyarankan DPRKP DKI fokus terhadap pembangunan rusunawa dari pada pembangunan rumah DP Rp 0, program yang dicetus eks Gubernur DKI Anies Baswedan.

Jika hanya fokus pada pembangunan rusunawa, maka Gembong yakin anggaran perumahan  masih bisa ditekan dan dialihkan ke program lain.

"Saran saya kepada Dinas Perumahan, harusnya DKI fokus pada rumah susun sewa. Agar APBD kita bisa kita turunkan untuk bantu masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan," tutur Gembong.

"Kalau bicara DP nol rupiah, mohon maaf Pak Sarjoko (Kepala DPRKP DKI), DP nol rupiah ini DP abal-abal," sambungnya.

Baca juga: Anggota DPRD DKI: Rumah DP 0 Persen Jangan Jadi Janji Surga

Ia menilai bahwa sasaran penghuni rumah DP Rp 0 sudah bergeser.

Awalnya, penghuni rumah DP Rp 0 sejatinya mereka yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Namun pada kenyataannya, cicilan per bulan begitu tinggi sehingga yang bisa menjangkau adalah masyarakat berpenghasilan Rp 7 juta-Rp 14 juta.

"MBR mana yang berpenghasilan Rp 14 juta, saya kira sudah bukan orang miskin lagi," imbuh Gembong.

Adapun Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya irit bicara tentang kelanjutan pembangunan program hunian down payment (DP) Rp 0.

Baca juga: Warga Rusunawa Marunda Minta Pemkot Investigasi Kembalinya Cemaran Debu Batu Bara

Saat ditanya soal nasib program itu, Heru hanya menyebut bahwa kelanjutan pembangunan hunian DP Rp 0 bisa ditanyakan ke Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Sarana Jaya diketahui merupakan BUMD DKI Jakarta yang berwenang atas pembangunan hunian DP Rp 0.

"Kan kewenangan (pembangunan hunian DP Rp 0) tanya sama Sarana Jaya," tutur Heru di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/10/2022).

Di sisi lain, menurut Heru, pembangunan hunian DP Rp 0 akan berlanjut jika masyarakat membutuhkan atau antusias terhadap program tersebut.

"Kalau itu untuk kebutuhan masyarakat dan masyarakat antusias, ya enggak apa-apa juga (dilanjutkan)," sebutnya.

"Ya silakan saja," sambung Heru.