Heru Tepati Janji, Gusur Warga Bantaran demi Normalisasi Kali

"Tapi sampai saat ini belum ada kepastian kapan itu dibayar. Lihat suasana kanan kiri sudah dibongkar," sambung Siti Aminah.

Terlebih, kata Siti, pembebasan lahan yang belum seluruhnya itu membuat justru menimbulkan masalah baru yakni banjir lebih parah dari sebelumnya yang pernah terjadi.

"Kalau dulu kan, rumah (yang ada di kanan) saya ini lebih rendah posisinya. Jadi otomatis air masuk dulu ke rumah-rumah itu baru ke rumah saya," kata Siti Aminah.

"Kalau sekarang kan enggak, karena jadi lebih tinggi otomatis air masuk ke rumah saya," kata Siti Aminah.

Sejauh ini, Siti dan sejumlah warga lain masih menantikan pembayaran kompensasi dari pemerintah, terkait program normalisasi Kali Ciliwung itu.

Siti Aminah pun berharap agar pemerintah dapat segera menyelesaikan pembayaran untuk 20 bidang tanah di RW 07 Rawajati, Jakarta Selatan.

"Kita sudah ke sana sini bikin surat sana sini sudah kita kerjakan. Cuma menunggu kapan dibayar," ucap Siti Aminah.

Normalisasi 4,8 kilometer

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya menargetkan normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 4,8 kilometer selama dia memimpin Ibu Kota.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diketahui akan melanjutkan normalisasi Kali Ciliwung pada 2023.

"(Target) 4,8 kilometer, itu panjangnya (normalisasi Kali Ciliwung)," sebut Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (8/11/2022).

Ada dua opsi bagi warga yang bakal terdampak normalisasi Kali Ciliwung. Opsi pertama, warga pemilik lahan bakal mendapatkan ganti untung.

Namun bilamana tak memiliki lahan, sebagai opsi kedua, warga bakal dipindahkan ke rumah susun.

"Bagi warga yang tinggal di bantaran kali dan tidak memiliki alas hak, kami pindahkan ke rusun," kata Heru.

Pembebasan lahan itu akan dilakukan di empat kelurahan, yakni Cililitan (Jakarta Timur) 0,8 hektar, Rawajati (Jakarta Selatan) 1,5 hektar, Cawang (Jakarta Timur) 2,25 hektar, dan Kampung Melayu (Jakarta Timur) 1,95 hektar.

Pemprov DKI Jakarta menyiapkan dana sekitar Rp 700 miliar dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2023. Dana itu akan digunakan untuk pembebasan lahan.

"Pembebasan lahan kan ada beberapa part, (ada) empat kelurahan. Kurang lebih segitu," kata Heru.