”Dengan langkah itu, debit banjir yang masuk ke Jakarta akan bisa berkurang,” kata Heru Budi.
Dalam lima tahun terakhir masa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI, program normalisasi Kali Ciliwung sempat mandek.
Hal tersebut bahkan diakui Wakil Gubernur DKI di era tersebut, Ahmad Riza Patria. Ia mengatakan, program mengatasi banjir itu belum maksimal karena sulitnya pembebasan lahan di bantaran sungai.
"Setelah dicek, masih banyak permasalahan-permasalahan tanahnya, sengketanya, konflik, dan sebagainya. Kami hati-hati," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (13/10/2022).
Ia menjelaskan, program normalisasi sungai merupakan tanggung jawab bersama Pemprov DKI dengan Pemerintah Pusat.
Baca juga: Ini Langkah Heru Budi Garap Normalisasi Ciliwung, Anggarkan Rp 700 Milar untuk Pembebasan Lahan
Pemprov DKI Jakarta kebagian tugas menyiapkan lahan untuk melebarkan sungai.
Sementara Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan satuan pelaksana (satpel) normalisasi.
"Kami menyiapkan lahan, nanti Pemerintah Pusat yang menyiapkan satpel normalisasi," kata Riza.
Riza mengeklaim upaya penyediaan lahan yang dilakukan dalam bentuk pembebasan lahan itu sebenarnya sudah berjalan setiap tahun.
Namun sayangnya, Pemprov DKI menemui sejumlah hambatan saat pembebasan lahan seperti sengketa, konflik, dan lainnya.
(Kompas.com: Nirmala Maulana Ahmad, Muhammad Naufal/Kompas.id: Helena Fransisca Nababan)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.