Mengintip Langkah Heru Budi Lanjutkan Normalisasi Kali Ciliwung yang Mandek di Era Anies...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta optimistis dapat menyelesaikan target normalisasi Ciliwung sepanjang 4,8 kilometer pada 2023.

Langkah pertama yang dilakukan oleh rezim Pemprov DKI di era Pj Gubernur Heru Budi Hartono adalah dengan menganggarkan Rp 700 miliar pada APBD 2023 untuk membebaskan lahan-lahan di bantaran kali.

Untuk melancarkan target normalisasi, pada 3 November 2022, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta telah melakukan rapat koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kepada Kompas.id, Kepala BBWSCC Bambang Heri Mulyono menjelaskan, rapat koordinasi itu untuk menginventarisasi lahan-lahan dibantaran kali.

Inventarisasi perlu dilakukan untuk mengantisipasi hambatan dan konflik yang berpotensi muncul di lapangan saat proses pembebasan lahan. Dengan begitu normalisasi Ciliwung dapat berjalan sesuai target.

Baca juga: Ketika Puluhan Warga Terdampak Normalisasi Ciliwung Belum Dapat Ganti Rugi, Ini Alasannya...

”Untuk itu kami juga mengaktifkan kembali tim yang dulu pernah kami bentuk. Kami perbarui lagi surat keputusan (SK)-nya,” kata Bambang.

Berdasarkan data Dinas SDA DKI Jakarta, normalisasi Ciliwung perlu membebaskan 6,45 hektar lahan di empat keluarahan yang terletak di bantaran Kali Ciliwung.

Areanya tersebar di Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur (pembebasan lahan 0,8 hektar dan panjang penanganan 0,5 km); dan Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur (pembebasan lahan 2,25 hektar dan panjang penanganan 1,5 km).

Selain itu ada juga Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur (pembebasan lahan 1,95 hektar dan panjang penanganan 1,3 km); dan Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan (pembebasan lahan 1,5 hektar dan panjang penanganan 1 km).

Dua kebijakan

Pemprov DKI memiliki dua kebijakan yang akan diterapkan kepada warga yang bakal terdampak normalisasi Kali Ciliwung.

Baca juga: Heru Budi Targetkan Normalisasi Ciliwung Sepanjang 4,8 Kilometer

Warga pemilik lahan bakal mendapatkan ganti rugi. Sementara jika tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan, warga bakal dipindahkan ke rumah susun.

"Kami memiliki dua opsi. Pertama, warga yang masih memiliki lahan dan alas haknya di pinggir kali, akan diganti untung," ucap Heru Budi.

"Bagi warga yang tinggal di bantaran kali dan tidak memiliki alas hak, kami pindahkan ke rusun," sambung dia.

Heru Budi melanjutkan, selain normalisasi, ia juga akan memastikan pembangunan bendungan Ciawi dan Sukamahi akan tuntas akhir tahun ini.

Baca juga: Normalisasi Ciliwung, Warga Senang Bakal Pindah ke Rusunawa tapi Khawatir Tak Mampu Bayar Sewa

Sodetan Kali Ciliwung-Kanal Timur juga dipastikan bisa diselesaikan.

”Dengan langkah itu, debit banjir yang masuk ke Jakarta akan bisa berkurang,” kata Heru Budi.

Sempat mandek

Dalam lima tahun terakhir masa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI, program normalisasi Kali Ciliwung sempat mandek.

Hal tersebut bahkan diakui Wakil Gubernur DKI di era tersebut, Ahmad Riza Patria. Ia mengatakan, program mengatasi banjir itu belum maksimal karena sulitnya pembebasan lahan di bantaran sungai.

"Setelah dicek, masih banyak permasalahan-permasalahan tanahnya, sengketanya, konflik, dan sebagainya. Kami hati-hati," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Ia menjelaskan, program normalisasi sungai merupakan tanggung jawab bersama Pemprov DKI dengan Pemerintah Pusat.

Baca juga: Ini Langkah Heru Budi Garap Normalisasi Ciliwung, Anggarkan Rp 700 Milar untuk Pembebasan Lahan

Pemprov DKI Jakarta kebagian tugas menyiapkan lahan untuk melebarkan sungai.

Sementara Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan satuan pelaksana (satpel) normalisasi.

"Kami menyiapkan lahan, nanti Pemerintah Pusat yang menyiapkan satpel normalisasi," kata Riza.

Riza mengeklaim upaya penyediaan lahan yang dilakukan dalam bentuk pembebasan lahan itu sebenarnya sudah berjalan setiap tahun.

Namun sayangnya, Pemprov DKI menemui sejumlah hambatan saat pembebasan lahan seperti sengketa, konflik, dan lainnya.

(Kompas.com: Nirmala Maulana Ahmad, Muhammad Naufal/Kompas.id: Helena Fransisca Nababan)