Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/11/2022, 07:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta menyetujui usulan anggaran biaya pembayaran tenaga ahli (TA) yang khusus membahas electronic road pricing (ERP) dengan nilai sekitar Rp 3 miliar dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023.

Persetujuan usulan ini dilakukan dalam rapat Komisi B DPRD DKI bersama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/11/2022).

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, usulan anggaran biaya pembayaran TA khusus membahas ERP merupakan mata anggaran dari anggaran utama milik Unit Pengelola (UP) Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP).

Baca juga: DPRD DKI Gantung Nasib Dana Hibah Usulan Dishub, kecuali untuk Polda Metro Senilai Rp 75 Miliar

Anggaran utama UP Sistem Jalan Berbayar Elektronik senilai Rp 13.560.415.423 (Rp 15,56 miliar).

"Rumahnya (anggaran utama) memang itu, di UP tentang itu (ERP)," ucap Ismail ditemui usai rapat di Grand Cempaka, Jumat malam.

Kemudian, kata Ismail, Komisi B DPRD DKI Jakarta hanya menyetujui satu usulan mata anggaran dari anggaran utama milik UP Sistem Jalan Berbayar Elektronik.

Satu anggaran itu adalah pembayaran TA khusus membahas ERP dengan nilai sekitar Rp 3 miliar.

"Kalau enggak salah Rp 3 miliar ya (untuk TA)," ujarnya.

TA khusus membahas ERP ini, lanjutnya, bakal memiliki sejumlah tanggung jawab.

Ismail menuturkan, TA itu akan bertanggung jawab untuk mendampingi pembuatan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang ERP.

Baca juga: Dishub DKI Anggarkan Rp 40 Miliar untuk Pembebasan Lahan Proyek MRT Jakarta

Dia mengatakan, pembahasan raperda tentang ERP oleh Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD DKI tak pernah didampingi TA.

Karena itu, usulan anggaran biaya pembayaran TA khusus membahas ERP disetujui oleh Komisi B DPRD DKI.

"Selama ini, pembahasan dalam Bapemperda tidak didampingi mereka (TA)," tutur Ismail.

"(TA bakal bertugas) mulai dari mempersiapkan segala sesuatunya. Dari kajiannya, legalitasnya, dan sebagainya, termasuk pendampingan dalam pembahasan di Bapemperda," sambung dia.

Ismail melanjutkan, pembahasan mata anggaran lain dari UP Sistem Jalan Berbayar Elektronik dalam RAPBD 2023 selain pembiayaan TA harus ditunda terlebih dahulu.

Baca juga: Dishub DKI Ajukan Anggaran Rp 7,7 Triliun untuk Transjakarta, Anggota DPRD Protes

Sebab, katanya, kini masih belum ada Perda yang mengatur tentang ERP.

Adapun mata anggaran lain yang pembahasannya berakhir ditunda adalah usulan anggaran sosialisasi ERP senilai Rp 7.099.380.190 (Rp 7,09 miliar).

"Mata anggaran yang lain terkait ERP, itu banyak yang kami hold dulu. Di antaranya tadi yang cukup signifikan itu kan sosialisasi tentang ERP. (Ditunda) karena perdanya (tentang ERP) belum sah, itu kami hold dulu," tegas Ismail.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anaknya Tewas Usai Terlindas Mobil Pensiunan Polri, Orangtua Hasya Minta Atensi Irjen Fadil Imran

Anaknya Tewas Usai Terlindas Mobil Pensiunan Polri, Orangtua Hasya Minta Atensi Irjen Fadil Imran

Megapolitan
Polda Metro Jaya: Rekonstruksi Ulang Kecelakaan Mahasiswa UI demi Transparansi

Polda Metro Jaya: Rekonstruksi Ulang Kecelakaan Mahasiswa UI demi Transparansi

Megapolitan
Wowon Tak Pernah Bunuh Sendiri Korbannya: Aku Nyuruh Doang, Semua di Tangan Solihin

Wowon Tak Pernah Bunuh Sendiri Korbannya: Aku Nyuruh Doang, Semua di Tangan Solihin

Megapolitan
BPBD DKI Sebut Potensi Tanah Longsor di Jakarta Meluas Menjadi 21 Lokasi

BPBD DKI Sebut Potensi Tanah Longsor di Jakarta Meluas Menjadi 21 Lokasi

Megapolitan
Propam Dilibatkan dalam Konfrontasi Bripka Madih dengan Oknum Polisi yang Memerasnya

Propam Dilibatkan dalam Konfrontasi Bripka Madih dengan Oknum Polisi yang Memerasnya

Megapolitan
Pertanyakan Warna Mobil Mobil Pajero Pensiunan Polisi Berubah, Ahli: Jangan-jangan Ada Kode Senyap

Pertanyakan Warna Mobil Mobil Pajero Pensiunan Polisi Berubah, Ahli: Jangan-jangan Ada Kode Senyap

Megapolitan
Deretan Pengakuan Duloh Sang Eksekutor Pembunuhan Berantai: Diiming-imingi Uang untuk Membunuh hingga Mengajak Beberapa Korban Bersetubuh

Deretan Pengakuan Duloh Sang Eksekutor Pembunuhan Berantai: Diiming-imingi Uang untuk Membunuh hingga Mengajak Beberapa Korban Bersetubuh

Megapolitan
Polisi Terjunkan 2.174 Personel untuk Amankan Konser Dewa 19 di JIS

Polisi Terjunkan 2.174 Personel untuk Amankan Konser Dewa 19 di JIS

Megapolitan
Polisi Gunakan Teknologi TAA Selidiki Penyebab Kematian Pengendara Motor di Cimanggis Depok

Polisi Gunakan Teknologi TAA Selidiki Penyebab Kematian Pengendara Motor di Cimanggis Depok

Megapolitan
Polda Metro: Keterangan Bripka Madih Dimintai Lahan 1.000 Meter Tak Masuk Akal

Polda Metro: Keterangan Bripka Madih Dimintai Lahan 1.000 Meter Tak Masuk Akal

Megapolitan
Polisi Selidiki Penyebab Kematian Pengendara Motor yang Ditemukan Tewas di Cimanggis Depok

Polisi Selidiki Penyebab Kematian Pengendara Motor yang Ditemukan Tewas di Cimanggis Depok

Megapolitan
[VIDEO] Kisah Toko Roti Tertua di Jakarta, Maison Weiner Cake Shop

[VIDEO] Kisah Toko Roti Tertua di Jakarta, Maison Weiner Cake Shop

Megapolitan
Mengaku Diperas Oknum Penyidik, Bripka Madih Diduga Melanggar Kode Etik

Mengaku Diperas Oknum Penyidik, Bripka Madih Diduga Melanggar Kode Etik

Megapolitan
Polda Metro: Lahan yang Dilaporkan Bripka Madih Ternyata Telah Dijual Sebagian oleh Ayahnya

Polda Metro: Lahan yang Dilaporkan Bripka Madih Ternyata Telah Dijual Sebagian oleh Ayahnya

Megapolitan
Polda Metro Bantah Laporan Penyerobotan Lahan Bripka Madih Tak Diselidiki

Polda Metro Bantah Laporan Penyerobotan Lahan Bripka Madih Tak Diselidiki

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.