Belum Bisa Dihuni, Kampung Susun Bayam Disebut Sedang Diaudit

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pembinaan (BP) BUMD DKI Jakarta buka suara terkait warga yang belum juga bisa menempati Kampung Susun Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara, hingga saat ini.

Kampung Susun Bayam diketahui dikelola oleh BUMD DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Plt Kepala BP BUMD DKI Fitria Rahadiani berujar, Kampung Susun Bayam sejatinya kini sedang diaudit.

Jajarannya pun kini masih menunggu hasil audit tersebut.

Karena itu, warga masih belum bisa menempati Kampung Susun Bayam tersebut.

Baca juga: Cerita Warga Eks Kampung Bayam 2 Kali Datangi JIS Tagih Serah Terima Kunci, tapi Tidak Kunjung Terealisasi

"Sebenarnya kalau dilihat memang sekarang posisinya masih proses audit. Kami masih menunggu proses audit," ucap Fitria di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2022).

Menurut dia, saat membangun sesuatu, BUMD DKI memang harus mengaudit pembangunan tersebut.

"Kalau BUMD kan laporan atas pembangunan sesuatu, kami audit pasti," ujar Fitria.

Saat ditanya lebih jauh, Fitria tak memberikan jawaban secara jelas. Katanya, BP BUMD DKI hanya berwenang membina PT Jakpro.

"Terkait dengan masyarakat kemudian ditempatkan di suatu bangunan rusun atau apapun bentuknya, kebijakan teknisnya, ada di teman-teman SKPD. Kalau kami pembina BUMD-nya," urai dia.

Baca juga: Kami Pengin Secepatnya Menghuni Kampung Susun Bayam

Untuk diketahui, warga telah mendatangi Kampung Susun Bayam sebanyak dua kali, yakni pada 21-22 November 2022.

Kedatangan mereka untuk bertanya soal kejelasan kapan Kampung Susun Bayam bisa dihuni.

Adapun VP Corporate Secretary Jakpro, Syachrial Syarif sebelumnya menyampaikan bahwa hingga saat ini penempatan hunian tersebut memang masih dalam proses. Namun, dia memastikan Jakpro siap menampung aspirasi warga.

"Di tengah proses administrasi internal dan koordinasi bersama Dinas terkait, Jakpro berikhtiar agar warga eks Kampung Bayam dapat segera menghuni KSB (Kampung Susun Bayam)," ujar Syachrial dalam keterangannya, Selasa.

Proses administrasi itu, lanjut dia, meliputi berkas-berkas kepenghunian termasuk kajian besaran kontribusi yang nantinya diwajibkan kepada para penghuni.

Baca juga: Ribka Menanti Janji Jakpro untuk Huni Kampung Susun Bayam