Proses Berliku Warga Kampung Bayam Tempati Rusunawa yang Dijanjikan Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah sejak tiga tahun lalu Warga Kampung Bayam tergusur dan dipaksa pindah dari kampung mereka.

Mereka berbondong meninggalkan kampungnya setelah Pemprov DKI Jakarta mengubah wajah kampung itu menjadi kompleks Jakarta Internasional Stadium (JIS)

Proses relokasi warga sebenarnya berlangsung secara kondusif.

Pasalnya, selain memberikan uang kerahiman, Pemprov DKI di era Gubernur Anies Baswadan saat itu juga berjanji membangun kembali hunian warga yang letaknya tak jauh dari JIS.

Kompas.com mencatat, proses pembangunan itu pun selalu melibatkan warga. Para calon penghuni diminta turut memberi saran, masukan, bahkan menyumbang pemikiran tentang model hunian yang diinginkan.

Baca juga: Jakpro Kebut Urus Administrasi agar Warga Bisa Segera Tempati Kampung Susun Bayam

Luas unit, dapur, hingga letak kamar pun berkali-kali dibahas bersama warga.

Tujuannya saat itu hanya satu, agar warga nyaman tinggal saat hunian itu rampung dan ditempati.

"Kami berjanji kepada mereka (warga Kampung Bayam) untuk kembali membangun permukiman," kata Anies saat peletakan batu pertama Kampung Susun Bayam, Sabtu (7/5/2022), dilansir dari Antara.

"Permukiman ini tetap akan membuat mereka yang selama ini berprofesi sebagai petani tetap bisa berkegiatan pertanian dan itu disiapkan rancangannya, disiapkan lahannya," lanjut Anies.

Baca juga: Sudah Diresmikan Anies, Kampung Susun Bayam Belum Dihuni

Penantian panjang warga

Namun bak panggang jauh dari api, warga Kampung Bayam yang tergusur megaproyek JIS, tak semudah itu menempati Kampung Susun Bayam yang telah dijanjikan untuk mereka.

Sejak diresmikan Anies pada 12 Oktober 2022, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku operator tak kunjung membiarkan Kampung Susun Bayam dihuni karena berbagai masalah administratif.

Community Development Specialist PT Jakpro Hifdzi Mujtahid, menyebutkan dalam hal administrasi, Kampung Susun Bayam, sedikit berbeda dengan administrasi rusunawa lain yang sudah dijadikan tempat relokasi warga.

Hifdzi mengatakan Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta masih perlu mematangkan sejumlah skema, salah satunya, penetapan tarif sewa Kampung Susun Bayam.

Baca juga: Warga Menginap 3 Hari di Depan Kampung Susun Bayam, Minta Kejelasan Waktu Tempati Hunian

"Kalau pakai tarifnya BUMD, BUMD kan harus untung. Kalo kita merencanakan sesuatu hal (tarif sewa rendah), yang rugi nanti temuan kita di akhir," kata Hifdzi kepada TribunJakarta.com.

Demonstrasi dari warga Kampung Bayam yang merasa diberikan harapan palsu pun tak terelakkan.

Puluhan warga melakukan aksi demonstrasi di depan gerbang masuk Kampung Susun Bayam pada Senin (21/11/2022). Beberapa di antaranya bahkan menginap di sana sampai Rabu (23/11/2022).

Musyawarah berliku

Jakpro bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Rabu malam menggelar musyawarah bersama puluhan warga Kampung Bayam, untuk yang kesekian kali.

Musyawarah ini sebagai upaya dialog dalam menyelesaikan polemik relokasi warga ke hunian Kampung Susun Bayam di dekat Stadion Internasional Jakarta (JIS).

Baca juga: Belum Bisa Dihuni, Kampung Susun Bayam Disebut Sedang Diaudit

Melalui keterangan tertulis, Jakpro sebagai operator Kampung Susun Bayam mengklaim bahwa pertemuan di Kantor Lurah Papango telah menghasilkan kesepakatan.

Vice Presiden Corporate Secretary Jakpro Syachrial Syarif menyebutkan, dari musyawarah tersebut, muncul kesepakatan Kampung Susun Bayam dapat segera ditempati.

Namun hal ini hanya dapat dilakukan untuk warga atau calon penghuni yang telah menandatangani kontrak untuk masa transisi selama enam bulan ke depan.

"Jakpro mempercepat proses administrasi internal dan koordinasi bersama dinas terkait. Komunikasi dengan warga dilakukan secara intensif dan maraton," ujar Syarif.

Proses penetapan pengelolaan juga akan didiskusikan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga Jumat ini.

Baca juga: Kaget Harga Sewa Kampung Susun Bayam Rp 1,5 Juta, Warga Gusuran JIS: Kami Tidak Mampu

"Tahapan koordinasi yang perlu dilalui ini cukup panjang. Sambil menunggu proses transisi pengelolaan ke Pemprov DKI Jakarta, kami mengupayakan agar warga dapat segera menempati huniannya," papar Syachrial.

Belum ada kesepakatan

Namun hal berbeda justru disampaikan warga. Asep Suwanda, salah seorang calon penghuni Kampung Susun Bayam mengatakan belum ada kesepakatan antara warga dengan Jakpro terkait relokasi.

Bahkan Ketua Kelompok Tani Warga Kampung Bayam Madani, M Furkhon, mengaku penetapan harga sewa sebesar Rp 1,5 juta per bulan sangat tinggi dan memberatkan bagi warga.

"Kami kaget. Bagaimana dengan kemampuan kami," kata Furkhon kepada Kompas.com, Jumat (25/11/2022).

"Semestinya dalam tiga tahun ini sudah ada kepastian buat kami. Kemampuan ekonomi kami sudah jelas tak mampu. Ada pemulung, serabutan, dan sampai penganggur," lanjutnya.

(Kompas.com: Zintan Prihatini, Retno Ayuningrum | Antara: Abdu Faisal | TribunJakarta.com: Dionisius Arya Bimasuci)