Fraksi PKS Sebut Deputi Gubernur DKI Selama Ini Cuma Jabatan "Parkir"

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menganggap jabatan deputi gubernur DKI Jakarta hanya sebatas jabatan "parkir".

Fraksi PKS menilai selama ini kinerja seorang deputi gubernur tak terlihat atau diam di tempat.

Pernyataan ini disampaikan Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli menanggapi pelantikan Marullah Matali sebagai Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata.

Taufik mengatakan, Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta juga memiliki deputi gubernur. Namun, kinerja deputi gubernur era pemerintahan Anies pun disebut tidak terdengar.

"Deputi (saat gubernur DKI) sebelumnya (Anies), ada, cuma kan lima tahun ini enggak kedengaran deputi melakukan (tugas)," kata Taufik kepada awak media, Minggu (4/12/2022).

Baca juga: Dukung Heru Budi Angkat Deputi Gubernur daripada TGUPP, F-PDIP: Ini Formal, Amanat UU

"Mohon maaf, mungkin jabatan 'parkir' sajalah gitu, ya. Coba saja ya lima tahun terakhir ini, enggak terdengar kan ada deputi, terus melakukan apa-apa gitu kan. Orangnya (deputi gubernur) sih ada," sambung dia.

Meski demikian, Taufik menilai, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengangkat Marullah menjadi Deputi Gubernur untuk membantu tugasnya.

"Karena itu (Marullah diangkat) kan untuk bantu dia (Heru). Jadi cari yang visinya sama dengan beliau (Heru), gitu ya," ucap Taufik.

Baca juga: Heru Budi Disarankan Tak Cuma Angkat 1 Deputi Gubernur untuk Bantu Tugasnya

Taufik juga memandang pengangkatan Marullah sebagai Deputi Gubernur memiliki unsur politis.

"Segala tindakan pejabat publik pasti ada unsur politis ya walaupun kecil atau besar. Ya tergantung dari persepsi orang yang melihatnya dan tergantung niat dari yang bersangkutan (Heru)," ucap Taufik.