Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik SDN Pondok Cina 1 Kian Rumit, Wali Kota Dilaporkan ke Polisi meski Putuskan Tunda Alih Fungsi

Kompas.com - 15/12/2022, 09:12 WIB
M Chaerul Halim,
Jessi Carina

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Persoalan lahan SDN Pondok Cina 1 yang rencana bakal dialihfungsikan untuk pembangunan masjid raya, berlangsung semakin rumit.

Pasalnya, Wali Kota Depok Mohammad Idris dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penelantaran para siswa SDN Pondok Cina 1 yang menolak direlokasi ke sekolah lain.

Padahal, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok resmi menunda pembebasan lahan SDN Pondok Cina 1 dialihfungsikan untuk pembangunan masjid raya.

Namun, keputusan Pemkot Depok itu tak menyurutkan niat pengacara Deolipa Yumara untuk mencabut laporan polisi terhadap Wali Kota Depok.

Baca juga: Tak Ada Guru Mengajar Selama Polemik SDN Pondok Cina 1, Koalisi Pendidikan Nasional Beberkan Pelanggaran Hukumnya

Wali Kota dilaporkan ke Polda Metro Jaya

Deolipa melaporkan Wali Kota Depok ke Polda Metro Jaya sebagai buntut polemik relokasi SDN Pondok Cina 1.

Hal itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan.

Laporan terhadap Idris teregistrasi dengan nomor LP/B/6354/XII/2022/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 13 Desember 2022.

"Iya, benar Polda Metro Jaya telah menerima laporan tersebut," ujar Zulpan kepada wartawan, Rabu.

Dalam laporannya, Deolipa menerangkan bahwa para siswa SDN Pondok Cina 1 tidak dapat bersekolah sejak 13 November 2022 sampai dengan 13 Desember 2022.

Bersamaan dengan itu, Pemerintah Kota Depok tidak menyediakan guru atau tenaga pengajar untuk kegiatan belajar mengajar para siswa.

Baca juga: Saat Pemkot Depok Nyerah, Tunda Alih Fungsi Lahan SDN Pondok Cina 1 Menjadi Masjid Raya

 


Atas dasar itu, Idris dijerat dengan Pasal 77 Juncto Pasal 76A Butir a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

"Atas kejadian tersebut korban merasa telah dirugikan. Laporan sedang dipelajari," kata Zulpan.

Pemkot Depok menunda alih fungsi SDN Pondok Cina 1

Bersamaan dengan pelaporan Deolipa ke Polda Metro Jaya, Wali Kota Depok Mohammad Idris memutuskan menunda pembebasan lahan SDN Pondok Cina 1 yang bakal dialihfungsikan untuk pembangunan masjid raya.

Penundaan itu bukan tanpa dasar. Menurut Idris, dinamika sosial yang berkembang di SDN Pondok Cina 1 itu menjadi pertimbangannya untuk memutuskan itu.

"Pembangunan masjid di (lahan) SDN Pondok Cina 1 untuk sementara ditunda sampai dengan seluruh siswa SDN Pondok Cina 1 dapat direlokasi ke satu sekolah yakni SDN Pondok Cina 5," ujar Idris.

Baca juga: Update Polemik Relokasi SDN Pondok Cina 1, Deolipa: Masih Belum Ada Guru Mengajar, Hanya Sukarelawan

Dalam keputusannya, Idris juga memperkenankan siswa-siswi SDN Pondok Cina 1 untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa di bangunan lama. Bahkan, para murid akan tetap mendapatkan fasilitas pengajaran dari guru-guru yang ada.

"Siswa/i SDN Pondok Cina 1 yang saat ini sudah melaksanakan relokasi di SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5 diperkenankan untuk kembali ke SDN Pondok Cina 1, sesuai kenyamanan para siswa," ujar Idris.

Akan tetapi dalam pelaksanaanya, Pemkot Depok meminta para pihak yang tidak berkepentingan yang sejak awal menduduki sekolah untuk segera keluar.

Hal itu untuk menjamin kenyamanan selama proses pembelajaran berlangsung.

"Untuk menjamin kenyamanan semuanya, agar pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang saat ini menduduki SDN Pondok Cina 1 untuk segera keluar dari sana," ujarnya.

Baca juga: Ngotot Laporkan Wali Kota Depok ke Polisi Tanpa Libatkan Wali Murid SDN Pondok Cina 1, Deolipa: Saya Membatasi Diri

Orangtua murid tetap keberatan

Sejumlah orangtua murid keberatan dengan salah satu poin terkait permintaan Pemkot Depok, yang meminta semua pihak yang tidak berkepentingan segera keluar dari SDN Pondok Cina 1.

Menurut orangtua murid, pihak yang dimaksud Idris bisa jadi mengarah kepada para relawan yang selama ini membantu perjuangan mereka.

Hendro, salah satu orangtua murid yang berkeberatan menyatakan bahwa para relawan telah membantu dirinya dan orangtua murid lainnya dalam memperjuangkan sikapnya.

"Kami para orangtua menegaskan bahwa kami meminta relawan yang selama ini mendukung untuk terus mengawal sampai 100 persen persoalan Pocin ini selesai," kata Hendro.

Dalam kesempatan sama, Wawan yang juga orangtua murid menambahkan bahwa para relawan mendukung sejak awal tanpa mengenal waktu.

Baca juga: Penggusuran SDN Pondok Cina 1 Ditunda, Pemkot Depok Minta Pihak yang Tak Berkepentingan Keluar dari Sekolah

Karena itu, para orangtua murid tetap mempertahankan para relawan sampai persoalan SDN Pondok Cina 1 selesai.

"Jadi kami tetap akan mempertahankan relawan di sini untuk mengawal proses relokasi SDN Pondok Cina 1 ini hingga tuntas," tegasnya.

Deolipa enggan cabut laporan

Penundaan alih fungsi SDN Pondok Cina 1 tak berpengaruh pada pencabutan laporan terhadap Walk Kota Depok Mohammad Idris.

Menurut Deolipa, peristiwa hukum yang dilaporkan sudah terjadi, yakni dugaan penelantaran siswa lantaran Pemkot Depok tak menyediakan guru untuk proses belajar mengajar di SDN Pocin 1.

"Enggak (dicabut laporannya) dong, kan ini peristiwanya hukumnya sudah terjadi," kata Deolipa.

Deolipa menyebutkan, pelaporan yang diajukannya merupakan bentuk pelajaran bagi warga Indonesia agar tak melakukan hal yang serupa.

Untuk itu, Deolipa menegaskan bahwa dia akan tetap memperoses hukum Wali Kota Depok.

"Karena kami bicara yang lalu, kan anak-anak ini ditelantarkan. Jadi biarkan sajalah kami tetap lanjutkannya, ini buat pelajaran se-Indonesia kok,"kata Deolipa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Megapolitan
Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Megapolitan
Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Megapolitan
Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program 'Bebenah Kampung'

Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

Megapolitan
Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Megapolitan
Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Megapolitan
Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Megapolitan
Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi 'Online' di Kembangan untuk Bayar Pinjol

2 Pria Rampok Taksi "Online" di Kembangan untuk Bayar Pinjol

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com