Soal Penyesuaian Tarif KRL bagi Orang Kaya, Walhi: Bisa Dorong Kenaikan Beban Polusi Udara Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta menilai wacana kenaikan tarif kereta rel listrik Commuter Line (KRL) dapat mendorong kenaikan beban polusi udara di Jakarta.

"Masyarakat dibuat berpikir ulang untuk menggunakan kendaraan umum karena tarifnya yang naik. Padahal, kendaraan pribadi menjadi salah satu sumber polusi terbesar di Jakarta," kata Juru Kampanye Walhi Jakarta Muhammad Aminullah, dilansir dari Antara, Minggu (1/1/2023).

Aminullah memandang kenaikan tarif KRL bisa meluncurkan budaya enggan naik kendaraan umum terkhusus KRL. Apalagi, polusi udara dan kemacetan lalu lintas di Jakarta saat ini masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan oleh pemerintah.

Baca juga: Butuh Solusi Bijak, Wacana Pembedaan Tarif KRL Sesuai Kemampuan Bisa Picu Polemik

Subsidi tiket KRL, lanjutnya, bukan hanya soal bantuan bagi masyarakat mampu atau tidak, melainkan lebih kepada dukungan bagi pengguna transportasi publik.

Pasalnya, kata dia, pengguna transportasi publik telah berperan dalam menekan angka kecelakaan, kemacetan, polusi udara, serta emisi gas rumah kaca.

Ia pun menyarankan agar peran transportasi publik terus didukung melalui subsidi pengguna kendaraan umum. Apalagi, kata dia, Jakarta sedang bertarung dengan kemacetan dan polusi udara.

"Dan para pengguna transportasi umum telah mengambil peran menjadi salah satu bagian dari pemulihan Jakarta," tutur Aminullah.

"Sudah sepatutnya pemerintah, khususnya kementerian perhubungan mendukungnya, bukan justru mencabut subsidinya," ujar dia melanjutkan.

Baca juga: Pembedaan Tarif KRL untuk Orang Kaya - Miskin Bisa Picu Kecemburuan Sosial

Lebih lanjut, Aminullah berpendapat daripada mencabut subsidi KRL bagi kalangan berpenghasilan tinggi, pemerintah sebaiknya mencabut subsidi kendaraan listrik pribadi.

Menurut dia, subsidi kendaraan listrik nantinya dapat dialihkan pada peningkatan transportasi listrik yang bersifat massal.

Selain tidak menjawab persoalan ketergantungan pada kendaraan pribadi, subsidi kendaraan listrik pribadi hanya akan menambah jumlah kendaraan di jalanan.

"Sampai saat ini saja, menurut data BPS, angka sepeda motor dan mobil penumpang di Jakarta sudah mencapai 20,66 juta unit," ucap Aminullah.

Pemerintah, kata dia, seharusnya fokus pada upaya melepas ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Subsidi tiket KRL sudah tepat justru harus ditingkatkan.

"Seharusnya subsidi kendaraan listrik pribadi yang harus dipikirkan ulang," tutur Aminullah.