JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara terhadap dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2020 senilai Rp 2,85 triliun.
Dugaan korupsi bansos ini diungkap akun Twitter @kurawa pada 9 Januari 2023 siang.
Saat dikonfirmasi, ia mengaku tidak mengetahui dugaan korupsi bansos tersebut.
Baca juga: Sering Becek dan Banjir, Kini Warga Kalibaru Andalkan Tanggul Pantai untuk Menahan Air Laut
"Iya, saya enggak tahu. Itu kan (program bansos tahun 2020) lama," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2023).
Heru menegaskan, jajarannya kini telah merekonsiliasi data penerima bansos di Ibu Kota.
Proses rekonsiliasi itu, menurut dia, telah berlangsung selama 3-4 kali.
Heru kembali menyebut bahwa dia tak mengetahui soal program bansos Pemprov DKI tahun 2020.
"Dari saya di sini sudah 3-4 kali membahas mengenai data, rekonsiliasi data (penerima bansos). Kalau yang lalu-lalu, kan saya enggak paham," imbuh dia.
Baca juga: Polemik Pembuangan Sampah di Tengah Jalan Raya yang Merepotkan...
Sementara itu, akun Twitter @kurawa membeberkan kronologi dugaan korupsi program bansos Pemprov DKI melalui sebuah utas atau thread.
Menurut dia, Pemprov DKI kala itu hendak menanggulangi pandemi Covid-19 dengan manyalurkan bansos senilai Rp 3,65 triliun dalam bentuk sembako.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.