Soal Dugaan Korupsi Bansos DKI, Dinsos Akui Pernah Teken Kontrak dengan Pasar Jaya

"Kan saya juga sudah pernah menjelaskannya di KPK," kata dia.

Baca juga: Dinsos DKI Buka Suara soal Timbunan Beras Rusak yang Diduga Bansos Tak Tersalurkan

Di lokasi yang sama, Heru Budi kembali buka suara soal kasus dugaan korupsi dana bansos tahun 2020 dari Pemprov DKI.

Saat ditanya apakah Pemprov DKI akan membantu jika KPK memang menyelidiki kasus dugaan korupsi itu, Heru enggan berkomentar.

"Ya, enggak bisa komentari," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Heru juga menekankan bahwa dia tak mengetahui kasus tersebut.

Sebab, katanya, program bansos dari Pemprov DKI itu terjadi jauh sebelum dia menjabat pj gubernur DKI Jakarta.

Saat itu, Pemprov DKI masih dipimpin Gubernur Anies Baswedan.

"Itu (program) tahun 2020, saya enggak tahu. Itu sudah lama, saya enggak masuk ke arah situ," ujar Heru.

Dilansir dari Tribunnews.com, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan akan mengecek apakah ada laporan yang masuk terkait dugaan korupsi dimaksud.

"Terkait dengan itu, nanti kami akan cek ya mengenai kasus tersebut apakah ada di KPK atau tidak," kata Ali, Kamis (12/1/2023).

Prinsipnya, lanjut Ali, KPK membuka pintu apabila ada masyarakat yang memiliki bukti awal dugaan korupsi Bansos DKI 2020.

"Kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK untuk melaporkan kepada KPK," katanya.