Menolong Korban Kecelakaan Lalu Lintas Ternyata Kewajiban, Ada di Undang-undang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus kecelakaan yang menimpa mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Muhammad Hasya Atallah Saputra hingga menyebabkan nyawa korban melayang menyisakan tanda tanya di benak banyak orang.

Pasalnya, korban yang terlindas mobil Purnawirawan Polri Ajun Komisaris Besar Eko Setia Budi Wahono pada 6 Oktober 2022 itu justru ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi.

Sementara itu, pensiunan polri tersebut lolos dari jerat hukum. Selain melindas Hasya hingga korban bersimbah darah dan tergeletak di jalanan, Eko juga disebut menolak mengantarkan korban ke rumah sakit.

Eko berdalih, korban tidak berhati-hati mengendarai sepeda motornya sehingga terjatuh. Lalu, dirinya yang tengah melintas di jalan yang sama, yakni Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, tidak sengaja melindas korban.

Eko pun merasa dirinya tidak seharusnya bertanggung jawab dalam kasus ini.

Baca juga: Beda Perlakuan Polisi terhadap Kasus Kecelakaan yang Tewaskan Mahasiswa UI, Hasya dan Annisa

Ayah korban, Adi Syahputra, mengatakan bahwa butuh waktu cukup lama hingga ambulans datang dan korban dibawa ke rumah sakit.

“Jadi informasinya setelah sampai di rumah sakit sudah meninggal. Kami tidak bisa pastikan apakah dia meninggal di dalam ambulans atau apa, karena sempat cukup lama di pinggir jalan,” ujar Adi, Jumat (25/11/2022).

Apakah purnawirawan polri itu benar-benar bisa lolos dari jerat hukum begitu saja? Ternyata, undang-undang yang mengatur tentang kecelakaan lalu lintas berkata lain.

Wajib tolong koban kecelakaan

Pemerhati masalah transportasi Budiyanto mengatakan bahwa masyarakat wajib memberi pertolongan pertama untuk menyelamatkan korban kecelakaan lalu lintas.

Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), tepatnya pasal 231 ayat 1.

Baca juga: Kapolda Metro Bentuk TGPF, Usut Kasus Mahasiswa UI Hasya Tewas Ditabrak Pensiunan Polri