Jokowi Puji Heru Lanjutkan Proyek Sodetan Ciliwung, Ternyata Anggarannya dari Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Mulusnya jalan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono dalam merampungkan proyek sodetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur sempat mendapat pujian dari Presiden Joko Widodo.

Namun, berlanjutnya pembangunan sodetan yang sudah mangkrak enam tahun itu ternyata tak terlepas dari bantuan pemerintah pusat. 

Belakangan diketahui bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak menganggarkan sama sekali dana pembebasan lahan sodetan Kali Ciliwung.

Anggaran pembebasan lahan seluruhnya dikucurkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca juga: Jokowi Puji Heru Budi karena Buat Proyek Sodetan Ciliwung Tak Lagi Mangkrak

Hal itu terungkap dalam rapat Komisi D DPRD DKI bersama Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada, Rabu (1/2/2023).

Dalam rapat beragenda anggaran pembebasan tanah tahun 2023 itu, awalnya Wakil Ketua Komisi D Nova Harian Paloh bertanya anggaran dana pembebasan lahan sodetan Kali Ciliwung dialokasikan oleh pemerintah pusat atau Pemprov DKI Jakarta.

"Pak Yusmada, saya minta keterangan sedikit aja mengenai sodetan Ciliwung. Ini kan digembor-gemborkan katanya mangkrak nih, di SDA (DKI). Nah, sodetan itu gimana, tanggung jawab (Pemerintah) Pusat atau kita? Mangkraknya di mana?" tanya dia, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat.

Yusmada menyebutkan, anggaran dana pembebasan lahan termasuk pembuatan sodetan Kali Ciliwung berasal dari Pemerintah Pusat, tepatnya Kementerian PUPR.

"Sodetan itu, baik pembebasan lahannya maupun fisiknya, oleh Kementerian PUPR," tuturnya.

Baca juga: Pemprov DKI Tak Alokasikan Dana Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung

Nova lalu ingin mempertegas bahwa Pemprov DKI memang tak mengalokasikan anggaran untuk program sodetan Kali Ciliwung.

"Berarti, bukan kita ya?" tanya dia.

"Bukan," jawab Yusmada.

Tugas Pemprov DKI