Warga Sindir Pejabat Pemprov DKI Asik Tonton Konser Dewa 19, tapi Tak Peduli Nasib Korban Penggusuran JIS

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga Kampung Bayam, Jakarta Utara, yang menjadi korban penggusuran proyek Jakarta International Stadium (JIS) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI, Gambir, Senin (20/2/2023).

Warga menuntut agar Kampung Susun Bayam (KSB), yang akan menjadi tempat tinggal baru mereka, segera dihuni.

Dalam demo itu, salah satu warga menyindir sikap pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang tak memperhatikan nasib warga, tapi asyik menonton konser band Dewa 19 di JIS pada 4 Februari 2023.

"Kemarin ada konser Dewa, banyak pejabat Pemprov (DKI Jakarta) datang, kami di pinggir tidak ditegur," ujar Sherly dari Persaudaraan Warga Kampung Bayam (PWKB), Senin.

Baca juga: Alasan Kampung Susun Bayam Tak Kunjung Dihuni, Jakpro Belum Punya Legalitas Sewakan Hunian

Sherly menilai, pejabat Pemprov DKI Jakarta yang hadir menyaksikan konser Dewa 19 seolah tak memedulikan nasib warga, yang sampai saat ini belum mendapat tempat tinggal.

"Apa buta matanya tidak melihat kami?" kata Sherly.

Sherly menjelaskan, sampai saat ini masih ada beberapa warga Kampung Bayam yang tinggal di bawah tenda yang didirikan setelah penggusuran untuk proyek JIS.

"Ya makan seadanya, kami masih saweran untuk memenuhi kebutuhan," ujar Sherly.

Setidaknya ada tujuh KK warga Kampung Bayam yang sampai saat ini masih tinggal di tenda berukuran 12x7 meter.

Namun, satu dari tujuh KK itu memiliki lima orang anak. Mereka tidur berimpitan.

Baca juga: Tarif Sewa Kampung Susun Bayam Rp 700.000 Per Bulan, Jakpro: Kami Sudah Kunci, Sesuai Pergub

Sherly mengatakan, selama ini warga Kampung Bayam terus dijanjikan bisa menempati KSB oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola rusun tersebut.

Ia menyebutkan, warga mulanya dijanjikan dapat menempati hunian KSB pada 20 November 2022.

"Tapi sampai sekarang tidak satu pun mereka berniat baik untuk kami masuk (KSB). Contoh, (warga Kampung) Akuarium itu kan korban penggusuran, mereka soal biaya itu ditanggung oleh koperasi dan kami juga mohon dikelola juga oleh korperasi," kata Sherly.

"(Kampung) Akuarium tidak gratis, bayar tiap bulan Rp 34.000 dikali beberapa tahun Rp 2 juta sekian gitu satu warga dikali lima tahun," sambung dia.

Baca juga: Demo di Balai Kota, Warga Kampung Bayam Bentangkan Spanduk Besar Berisi Kampung Susun Hak Kami

Sebelumnya, sejumlah warga Kampung Bayam melayangkan surat ke Pemprov DKI Jakarta berisi empat tuntutan terkait KSB pada Senin.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah warga Kampung Bayam juga menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Senin pagi.

Mereka menuntut agar Kampung Susun Bayam (KSB) dapat segera dihuni.

Mereka juga membawa spanduk besar berwarna hitam. Spanduk tersebut dipasang di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta.

Spanduk tersebut bertuliskan "Kampung Susun Bayam hak kami. Biarkan kami masuk dan menghuni".

Baca juga: Cerita Warga yang Belum Tempati Kampung Susun Bayam: Tidur Berimpitan di Tenda dan Makan Seadanya

Warga Kampung Bayam juga mengaku berkeberatan dengan tarif sewa hunian di Kampung Susun Bayam (KSB) oleh sebesar Rp 750.000 per bulan.

Tarif ini diketahui merupakan usulan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan.

Warga pun meminta keringanan soal tarif yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi Rp 150.000.