Punya Masalah Sama, Kenapa Kampung Susun Bayam Belum Bisa Dihuni tapi JIS Sudah Dipakai Konser?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hendak menyerahkan modal berupa aset (inbreng) lahan tempat berdirinya Kampung Susun Bayam (KSB) dan Jakarta International Stadium (JIS) kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Namun, proses penyerahan aset itu belum selesai.

Akibatnya, Kampung Susun Bayam belum bisa disewakan dan ditempati warga Kampung Bayam, Jakarta Utara.

Sementara itu, berbeda dengan Kampung Susun Bayam, JIS telah beberapa kali dipakai, salah satunya untuk konser Dewa 19 pada 4 Februari 2023.

Baca juga: Sebut Penyerahan Lahan Kampung Susun Bayam Tak Gagal, BP BUMD DKI: Hanya Perlu Perbaikan

Lantas, mengapa KSB belum bisa disewakan, sedangkan JIS bisa dioperasikan, padahal lahan kedua tempat itu sama-sama belum milik Jakpro?

Kepala Bidang Usaha Infrastruktur Badan Pembinaan BUMD DKI Budi Purnama berujar, memang terdapat perbedaan kebijakan terhadap JIS dan KSB.

Menurut dia, KSB berfungsi sebagai hunian yang akan terus ditempati para penghuninya.

Masalah penyerahan aset lahan yang belum selesai berimbas pada belum ditetapkannya tarif sewa unit KSB. Karena itu, KSB belum bisa disewakan.

"Kalau misalnya Kampung Susun Bayam, orang kan tinggal, menetap, ya," ujar Budi melalui sambungan telepon, Senin (20/2/2023).

Baca juga: Masalah Kepemilikan Lahan Bikin Kampung Susun Bayam Belum Bisa Dihuni, Kenapa Tak Dibahas sejak Awal?

Sementara itu, Budi mengatakan, JIS hanya disewakan untuk satu kali kegiatan, tidak terus-menerus.

Karena itu, JIS sudah bisa dioperasikan. Besaran tarif sewa JIS pun ditentukan oleh PT Jakpro selaku pengelola.

"Kalau yang JIS, itu sewanya (berbentuk) sewa putus. Kalau enggak sepakat (dengan harga) sewa ya, jangan dipakai JIS. Kalau sepakat, dipakai," kata Budi.

Budi sebelumnya menyebutkan, inbreng lahan kepada PT Jakpro tidak gagal. Adapun lahan yang akan diinbrengkan itu milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta.

Baca juga: Biaya Sewa Unit Rp 700.000 Disebut Tak Cukup Tutupi Operasional Kampung Susun Bayam

Agar bisa menyerahkan modal dalam bentuk aset tersebut kepada Jakpro, kata Budi, Pemprov DKI harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari DPRD DKI Jakarta.

Budi berujar, jajarannya diminta untuk memperbaiki pengajuan izin inbreng kepada DPRD DKI.