Simpang Siurnya Informasi soal Pembebasan Lahan di Cawang untuk Normalisasi Ciliwung

JAKARTA, KOMPAS.com – Normalisasi Kali Ciliwung adalah program pemerintah untuk menangani banjir Jakarta.

Untuk melakukan normalisasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membebaskan lahan di sejumlah wilayah.

Ada sejumlah wilayah yang terdampak pembebasan lahan, salah satunya RW 003 Kelurahan Cawang, Jakarta Timur.

Di sana, ada sejumlah RT yang akan dibebaskan lahannya, yakni RT 002, RT 004, RT 006, RT 007, RT 008, dan RT 015.

“Paling banyak terdampak itu di RT 015," ungkap salah satu pengurus RT 015 RW 003 Kelurahan Cawang, Aji, Rabu (22/2/2023).

Baca juga: BERITA FOTO: Potret Rumah-rumah Terbengkalai di Bantaran Kali Ciliwung Cawang

Ia mengungkapkan, warga setempat tidak pernah mendapatkan sosialisasi secara resmi terkait pembebasan lahan dan normalisasi Kali Ciliwung di kawasannya.

Aji tidak menampik, sempat ada orang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berkunjung pada 2014 untuk mengukur tanah dan bangunan, tetapi tidak ada kelanjutannya.

BPN kembali melakukan pengukuran pada akhir 2021. Kedatangan mereka dibarengi dengan masuknya orang yang mengaku sebagai biro jasa dan informasi pembebasan lahan di RW 003.

Informasi yang simpang siur

Menurut Aji, sejauh ini belum ada sosialisasi dari pemerintah bahwa kawasannya akan dinormalisasi.

Ia dan warga setempat baru mengetahuinya ketika ada BPN yang mendadak mengukur pada 2021, layaknya pada 2014 silam.

"Katanya kami mau digusur, kami hanya ikuti aja. Sampai terakhir waktu itu kami nanya kelurahan, mereka bilang masih belum tahu," tutur Aji.

Baca juga: Kisah Warga Cawang yang Kerap Kebanjiran, Bersedia Lahan Dibebaskan asal Ada Ganti Rugi

Menurut dia, seharusnya pihak kecamatan dan kelurahan memberi tahu warganya bahwa mereka terdampak normalisasi Kali Ciliwung dan berkas yang diperlukan untuk mendapat uang ganti rugi.

Lantaran tidak mendapatkan informasi apa pun, warga melakukan beragam cara untuk mencarinya, termasuk meminta bantuan kepada salah satu anggota DPRD DKI Jakarta.

Mereka meminta konfirmasi kabar penggusuran.

Namun, konfirmasi yang didapat hanyalah imbauan untuk melengkapi sejumlah berkas yang dibutuhkan sebagai antisipasi jika kabar yang beredar benar.

Enggan pakai biro jasa

Biro jasa tidak hanya datang membawa kabar penggusuran, juga bantuan untuk mempersiapkan berkas yang dibutuhkan.

Hanya saja, mereka meminta imbalan yang cukup besar.

"Mereka minta 25 persen dari biaya ganti rugi dari warga yang terdampak. Di sini kan ada yang rumahnya kecil, gede, sedang, ada yang serumah berlima, kalau dipotong 25 persen ya kami dapatnya sedikit," ujar Aji.

Baca juga: Warga Cawang yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Ogah Direlokasi ke Rusun

Pada akhirnya, sebagian besar warga RW 003 memilih untuk mengurus berkas melalui bantuan RT setempat.

Rela digusur asalkan biaya ganti rugi sepadan

Jika kabar soal penggusuran benar, Aji menuturkan bahwa warga setempat tidak menolak untuk dibebaskan lahannya.

Hanya saja, mereka merasa berat hati karena beberapa hal, mulai dari lokasi permukiman saat ini yang strategis hingga adanya kemungkinan ganti rugi yang tidak sepadan.

Untuk lokasi sendiri, ujar Aji, kawasan Taman Harapan dekat dengan rumah sakit dan sekolah. Transportasi umum pun mudah dicari.

Sementara untuk biaya ganti rugi, warga setempat ikhlas digusur jika nominalnya sesuai.

"Kalau pemerintah membutuhkan normalisasi, warga di sini siap walaupun berat hari, tapi dengan biaya penggantian yang wajar, kami bisa ambil rumah lagi di luar kawasan ini," jelas Aji.

Baca juga: Banjir Memang Menyusahkan, tapi Kami Lebih Pilih Kebanjiran daripada Digusur...

Lebih lanjut, warga setempat juga enggan direlokasi ke rumah susun (rusun) jika itu satu-satunya pilihan tanpa penggantian berupa uang.

"Warga sini enggak mau kalau harus tinggal di rusun. Kalau yang digusur rumah, inginnya dapatnya rumah sendiri (yang dibeli dari uang ganti rugi)," papar Aji.

Dengan punya rumah sendiri, mereka tidak perlu pusing memikirkan biaya sewa bulanan atau tahunan.

Aji kembali menegaskan, hingga detik ini warga yang terdampak normalisasi Kali Ciliwung belum mendapatkan informasi resmi terkait penggusuran.

"Info resminya paling kalau BPN ada pengukuran, mereka ngeluarin surat yang ngasih tahu kalau ada pengukuran buat normalisasi," pungkas dia.

Baca juga: Pembebasan Lahan di Cawang untuk Normalisasi Kali Ciliwung, Warga Terdampak: Informasi Cuma Segelintir

Adapun Presiden Joko Widodo memberikan tenggat waktu dua tahun untuk merampungkan program normalisasi Kali Ciliwung.

Karena itu, Pemprov DKI akan membebaskan lahan untuk normalisasi tersebut.

Selama 2021-2022, Pemprov DKI telah membebaskan 324 bidang untuk normalisasi Kali Ciliwung.

Pemprov DKI akan membebaskan lagi 6,5 hektar lahan untuk program serupa pada tahun ini. Anggarannya mencapai Rp 469 miliar.

Lahan yang akan dibebaskan terletak di empat kelurahan di Ibu Kota, yakni Cililitan, Rawajati, Cawang, dan Kampung Melayu.