Pemprov DKI Batalkan Pengadaan Lahan Rp 560 Miliar untuk Rusunawa, Komisi D Ungkap Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta disebut membatalkan pengadaan lahan dengan nilai anggaran Rp 560 miliar.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah berujar, anggaran Rp 560 miliar itu sejatinya untuk membeli lahan yang kemudian bakal dibangunkan rumah susun (rusun) di lahan itu.

Rusun itu semula disarankan agar didirikan di Jakarta Selatan.

Namun, Komisi D akhirnya meminta agar DPRKP DKI membatalkan pengadaan lahan tersebut.

"Dinas Perumahan itu ada Rp 560 miliar untuk pembelian lahan, untuk rusun. Kami menyarankan (pembangunan) rusun di Jakarta selatan," tutur Ida melalui sambungan telepon, Senin (27/2/2023).

"Tapi, melihat situasi dan kondisi, Komisi D minta tidak dicairkan anggaran di Dinas Perumahan itu (pengadaan lahan Rp 560 miliar)," lanjutnya.

Baca juga: Terus Desak Wisma Atlet Dijadikan Rusunawa dan RS Khusus, Komisi D Temui Menteri PUPR

Ida menyebutkan, pembatalan itu karena Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pasar Rumput di Jakarta Selatan sudah diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Dengan demikian, warga yang terdampak normalisasi Kali Ciliwung bisa ditempatkan sebagian di Rusunawa Pasar Rumput.

Adapun pembangunan Rusunawa Pasar Rumput memang bertujuan menampung warga terdampak normalisasi Kali Ciliwung.

"Alhamdulillah kan itu Rusunawa Pasar Rumput sudah serah terima. Nah ini sebagian nanti, yang akan kena normalisasi, akan ditempatkan di Rusunawa Pasar Rumput," urai Ida.

"(Pembelian lahan batal) biar kami konsentrasi dulu menempatkan warga yang kena (normalisasi) di Rusunawa Pasar Rumput," lanjut politisi PDI-P tersebut.

Baca juga: Direlokasi ke Rusunawa, 24 KK Terdampak Pembangunan Outlet Ciliwung Tak Perlu Bayar Sewa

Dalam kesempatan itu, ia melanjutkan DPRKP DKI Jakarta tetap akan membangun rusunawa di Margasatwa, Jakarta Selatan.

Adapun lahan untuk pembangunan rusunawa di Margasatwa itu telah tersedia sehingga tak perlu pengadaan lahan.

"Itu (pembangunan rusunawa di Margasatwa) menjadi salah satu program yang harus dijalankan tahun ini," kata Ida.

DPRKP DKI tengah mempersiapkan proses lelang jasa kontraktor untuk pembangunan rusunawa di Margasatwa itu.

Proses lelang dilakukan bersama dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) DKI Jakarta.

Pembangunan rusun Jalan Margasatwa membutuhkan biaya Rp 544 miliar.

Anggaran ini lebih besar dari perencanaan awal biaya pembangunan rusun Jalan Margasatwa, yakni Rp 375 miliar.