Empat Bulan Jabat PJ Gubernur DKI, Heru Budi Belum Punya Mobil Dinas

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan, Heru Budi Hartono belum memiliki kendaraan dinas sejak dilantik menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta hingga saat ini.

Adapun Heru Budi dilantik sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Anies Baswedan pada Oktober 2022. Artinya sudah lebih dari empat bulan, ia belum memiliki kendaraan dinas.

"Iya, pak Heru itu tidak punya kendaraan dinas di sini (Pemprov DKI Jakarta). Ia tidak memiliki ya, mohon maaf," ujar Joko di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (3/3/2023).

Baca juga: Sekda DKI Ungkap Heru Budi Memang Akan Miliki 2 Mobil Dinas, Jip dan Sedan

Joko mengatakan, sampai saat ini Heru Budi masih menggunakan mobil Toyota Innova yang sudah ia gunakan sejak awal menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden RI.

Mobil itu masih melekat dengan Heru karena ia tak melepas jabatannya sebagai Kepala Setpres

"Tentunya beliau sebagai Kepala Sekretariat Presiden ada kendaraan operasionalnya. Dari sini itu kita juga sedang mengupayakan mencari kendaraan listrik itu dan beliau dalam menjabat Pj Gubernur. Dan saat ini ia masih menggunakan kendaraan dinas dari sana, Innova," kata Joko.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diketahui menganggarkan Rp 2,3 miliar untuk membeli mobil jenis jip sebagai kendaraan dinas Heru Budi.

Selain itu, ada juga anggaran untuk membeli mobil jenis sedan Rp 800-an juta. 

Belanja kendaraan itu tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (Sirup LKPP), namun paket pengadaan keduanya terpisah.

Baca juga: Muncul Anggaran Rp 2,3 Miliar untuk Beli Jeep Heru Budi, Ini Penjelasan BPAD DKI

Joko menyatakan, kendaraan dinas gubernur diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

"Nah kendaraan dinas untuk gubernur di seluruh Indonesia itu standarnya adalah mobil jip dengan kapasitas 4.200 CC," ucap Joko.

"Kemudian satunya lagi, karena jatahnya dua (mobil), satu lagi mobil sedan dengan kapasitas mesinnya 3.000 CC," lanjutnya.

Dia menekankan, berdasar Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tersebut, seorang gubernur memang berhak menerima dua mobil.

Peraturan ini, kata Joko, tak hanya berlaku di Ibu Kota saja. Permendagri tersebut juga berlaku di provinsi lain.

"Itu (Permendagri Nomor 7 Tahun 2006) berlaku tidak hanya di Jakarta, itu seluruh Indonesia menggunakan spek yang kurang lebih sama," ujarnya.

Joko menyebutkan, para pemimpin Pemprov DKI sebelum Heru Budi pun juga menggunakan dua jenis kendaraan, yakni jip dan sedan.