Tak Terima "Thrifting" Dilarang, Adian: Gue Dilantik DPR Pakai Jas Bekas

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu tidak terima bisnis jual beli pakaian impor bekas atau thrifting dilarang oleh pemerintah.

Ia yang juga mengaku sebagai pencinta thrifting merasa bingung apa salahnya bisnis pakaian bekas impor tersebut.

"Gue dilantik menjadi anggota DPR dengan jas bekas yang gue beli di Gedebage. Apa hubungannya gitu ya? (bisnis thrifting dilarang). Kalau misalnya ada masalah pajak, ya tagih pajak," kata Adian kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/3/2023).

Baca juga: Pedagang Baju Bekas di Blok M Minta Solusi dari Jokowi: Jangan Ditutup Begitu Saja

Lebih lanjut, Adian mengatakan, jika benar thrifting berdampak pada industri tekstil pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maka yang harus diperkuat adalah pembinaan UMKM tersebut.

"Misalnya pakaian celana, bikin dong yang up to date. UMKM bina dong didik dong segala macam. Sudah semaksimal apa sih mereka (pemerintah) itu," jelas dia.

"Ada banyak juga kok barang-barang lain proyeksi UMKM yang tak ada kaitannya dengan impor bekas, makanan apa segala macam banyak sekali toh tidak berkembang," pungkas dia.

Adian menilai, Presiden Joko Widodo seharusnya mengevaluasi kinerja Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri UMKM Teten Masduki karena kinerjanya tak maksimal dan justru menjadikan bisnis thrifting sebagai kambing hitam. 

"Ya, yang kita butuhkan itu angkanya apa memaksimalkan peran misalnya memaksimalkan peran menteri perdagangan. Memaksimalkan peran menteri UMKM, peran mereka aja yang dievaluasi," ucapnya.

Baca juga: Thrifting Dianggap Mengganggu Industri Tekstil Indonesia, Pedagang Baju Bekas: Ah, Tidak Juga

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, bisnis impor pakaian bekas sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri.

Oleh karena itu, ia meminta agar bisnis tersebut ditelusuri dan ditindak.