Saat Program Pengentasan "Stunting" Kalah dengan Pembangunan Infrastruktur yang Lebih Populer...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengakui, belum semua kepala daerah di Indonesia menjadikan pengentasan stunting sebagai salah satu program prioritas.

Hal itu tercermin dari alokasi anggaran pemerintah daerah dalam hal pengentasan stunting.

"Mengorkestrasikan anggaran itu menjadi satu tantangan tersendiri. Karena masing-masing pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi, punya dinas masing-masing yang tentu mereka juga harus punya komitmen," ujar Hasto dalam wawancara khusus dengan Kompas.com, Senin (3/4/2023).

Padahal, pengentasan stunting di Indonesia harus dimulai dari kesamaan pandangan seluruh elemen, terutama kepala daerah bahwa menekan angka stunting penting untuk memperbaiki kualitas SDM bangsa.

Baca juga: Jangan Sepelekan Posyandu, Timbang Berat dan Ukur Tinggi Anak Penting untuk Cegah Stunting

"Ini memang butuh pemahaman yang sangat luar biasa," lanjut dia.

Di sisi lain, Hasto mengakui, kepala daerah lebih tertarik pada program-program populer yang dampaknya langsung terasa ke masyarakat. Contohnya, mengejar Piala Adipura, mengerjakan infrastruktur, dan sebagainya.

"Saya bisa merasakan aspirasi masyarakat itu paling mendesak ya yang kelihatan. Cor jalan, aspal jalan, minta listrik," ujar Hasto.

"Jadi, kepala daerah kalau tidak berpikir sejenak kemudian menghitung-hitung yang agak visioner ke depan, jatuhnya hanya yang kelihatan yang diberantas. Ini jadi tantangan," lanjut dia.

Baca juga: Tantangan Nakes di Puskesmas, Banyak Orangtua Denial Saat Anaknya Didiagnosis Stunting

Meski demikian, Hasto mengakui, orientasi pemerintah daerah mulai berubah sejak Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Semenjak ada Perpres 72/2021, banyak pemerintah daerah yang mulai menempatkan pengentasan stunting sebagai salah satu program prioritas.

"Kalau belum ada perpres itu, masih banyak kepala daerah yang merasa (pengentasan stunting) belum menjadi prioritas. Setelah ada perpres ini, respons (kepala daerah) sangat luar biasa," ujar Hasto.