Sampaikan Duplik, Pengacara AKBP Dody: Teddy Minahasa Bicara "Ngawur" dalam Sidang

JAKARTA, KOMPAS.com - Penasihat hukum AKBP Dody Prawiranegara, Adriel Viari Purba, menyebut mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa 'ngawur' dalam persidangan kasus peredaran sabu.

Pernyataan ini dilontarkan Adriel saat membacakan duplik atau tanggapan atas replik jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Rabu (26/4/2023).

"Dalam perkara ini kita semua dapat melihat begitu beraninya Irjen Pol Teddy Minahasa berbicara ngawur dan mengada-ada di dalam persidangan," kata Adriel dalam persidangan.

"Hal ini menunjukkan sikap keras hati, dan kasar dalam kesehariannya. Sehingga wajar apabila seorang bawahan menjadi takut kepada Irjen Pol Teddy Minahasa," lanjutnya lagi.

Baca juga: Sidang Vonis AKBP Dody Prawiranegara Dijadwalkan pada 10 Mei 2023

Menurutnya, Teddy memiliki sifat yang tidak bisa dibantah, tidak dapat menerima penolakan, dan ingin menang sendiri. Akibatnya, Dody terpaksa menjalankan perintah Teddy untuk menukar barang bukti sabu menjadi tawas.

Teddy, kata Adriel, juga bersikukuh membantah keterlibatannya dalam pusaran peredaran sabu.

"Jarinya menunjuk hidung semua orang, sehingga semua orang menjadi bersalah di hadapannya, hanya dirinyalah yang paling benar," papar Adriel.

Adriel menyatakan, sosok seperti itulah yang dihadapi kliennya dalam perkara ini.

Dalam kesempatan itu, Adriel turut menyampaikan Teddy tak memiliki rasa segan dan malu. Bahkan, jenderal bintang dua itu juga menyeret nama lain yakni Direktur Narkoba dan Wakil Direktur Narkoba Polda Metro Jaya dalam pledoinya.

Adriel menyebut hal itu seakan semua ini terjadi karena perintah pimpinan dan memosisikan dirinya tak bersalah.

Baca juga: Tolak Replik Jaksa, AKBP Dody Bersikukuh Terpaksa Tukar Sabu karena Teddy Minahasa

"Padahal di sisi lain, jelas ada bukti fisik berupa chat WhatsApp dan juga bukti-bukti lainnya yang tidak terbantahkan mengenai adanya perintah dari Irjen Pol Teddy Minahasa kepada terdakwa AKBP Dody Prawiranegara," terang Adriel.

Sementara itu, Adriel menegaskan pihaknya menolak replik yang sebelumnya disampaikan JPU.

"Kami penasihat hukum dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jaksa penuntut umum dalam replik. Kecuali hal-hal yang diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya oleh penasihat hukum," kata Adriel dalam persidangan.

Kubu Dody juga meminta majelis hakim menilai memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Permohonan itu sebagaimana yang disampaikan dalam pledoi atau nota pembelaan Dody Prawiranegara. Adriel pun menargetkan kliennya dapat divonis lepas dari segala tuntutan atau onslag.

Baca juga: AKBP Dody Salami dan Cipika-cipiki dengan Jaksa yang Menuntutnya 20 Tahun Penjara

Sebelumnya, pada Senin (27/3/2023) JPU menuntut Dody dengan hukuman 20 tahun penjara dengan enam dengan denda sebesar Rp 2 miliar. Mantan Kapolres Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat itu didakwa bersalah sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).