Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Perlu Ribet, Heru Budi Didorong Benahi Angkutan Umum untuk Atasi Macet Jakarta

Kompas.com - 11/05/2023, 22:37 WIB
Muhammad Naufal,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono meningkatkan pelayanan transportasi umum untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail berujar, peningkatan pelayanan transportasi umum menjadi solusi paling masuk akal untuk membenahi kemacetan. 

Sebab, upaya perbaikan sarana transportasi umum itu tidak rumit dan tak akan membebani warga.

"Komisi B itu kan lebih menekankan pada peningkatan layanan transportasi umum karena ini berdampak positif ke masyarakat," tuturnya melalui sambungan telepon, Kamis (11/5/2023).

"Tidak membebani (warga) dibandingkan kalau diterapkannya electronic road pricing (sistem jalan berbayar elektronik) misalkan atau yang lain," lanjut dia.

Baca juga: Massa Ojol Ikut Demo di DPR, Tolak ERP dan Minta Heru Budi Dicopot

Di satu sisi, kata Ismail, peningkatan pelayanan transportasi umum juga merupakan tuntutan dari masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan pelayanan transportasi umum seharusnya menjadi prioritas untuk segera dilakukan.

Politisi PKS itu menyebutkan, terdapat banyak program untuk meningkatkan pelayanan transportasi umum di Ibu Kota.

Salah satunya, yakni menambah transportasi umum di jalur yang masih belum ada angkutan publiknya di Ibu Kota.

"Kedua, terkait dengan jumlah armada karena ini nanti memengaruhi headway-nya. Kalau headway-nya terlalu lama, jarak antar kendaraan itu, masyarakat juga enggan," ucap Ismail.

"Karena kan juga berpikir waktu tempuh yang dia harus effort terhadap waktu tempuh tersebut," lanjutnya.

Baca juga: Diserobot Mobil, Jalur Transjakarta di Tomang Raya Tersendat

Sementara itu, untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota, Heru Budi Hartomo berencana mengatur jam kerja.

Heru Budi menginginkan jam kerja dibagi menjadi dua sesi, yakni 08.00 WIB dan 10.00 WIB.

Menurut Ismail, pengaturan jam kerja perlu diujicobakan terlebih dahulu.

Sebab, ada dua hal yang menjadi catatan untuk skema pengaturan jam kerja di Ibu Kota.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com