JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono meningkatkan pelayanan transportasi umum untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail berujar, peningkatan pelayanan transportasi umum menjadi solusi paling masuk akal untuk membenahi kemacetan.
Sebab, upaya perbaikan sarana transportasi umum itu tidak rumit dan tak akan membebani warga.
"Komisi B itu kan lebih menekankan pada peningkatan layanan transportasi umum karena ini berdampak positif ke masyarakat," tuturnya melalui sambungan telepon, Kamis (11/5/2023).
"Tidak membebani (warga) dibandingkan kalau diterapkannya electronic road pricing (sistem jalan berbayar elektronik) misalkan atau yang lain," lanjut dia.
Baca juga: Massa Ojol Ikut Demo di DPR, Tolak ERP dan Minta Heru Budi Dicopot
Di satu sisi, kata Ismail, peningkatan pelayanan transportasi umum juga merupakan tuntutan dari masyarakat.
Dengan demikian, peningkatan pelayanan transportasi umum seharusnya menjadi prioritas untuk segera dilakukan.
Politisi PKS itu menyebutkan, terdapat banyak program untuk meningkatkan pelayanan transportasi umum di Ibu Kota.
Salah satunya, yakni menambah transportasi umum di jalur yang masih belum ada angkutan publiknya di Ibu Kota.
"Kedua, terkait dengan jumlah armada karena ini nanti memengaruhi headway-nya. Kalau headway-nya terlalu lama, jarak antar kendaraan itu, masyarakat juga enggan," ucap Ismail.
"Karena kan juga berpikir waktu tempuh yang dia harus effort terhadap waktu tempuh tersebut," lanjutnya.
Baca juga: Diserobot Mobil, Jalur Transjakarta di Tomang Raya Tersendat
Sementara itu, untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota, Heru Budi Hartomo berencana mengatur jam kerja.
Heru Budi menginginkan jam kerja dibagi menjadi dua sesi, yakni 08.00 WIB dan 10.00 WIB.
Menurut Ismail, pengaturan jam kerja perlu diujicobakan terlebih dahulu.
Sebab, ada dua hal yang menjadi catatan untuk skema pengaturan jam kerja di Ibu Kota.