Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Perlu Ribet, Heru Budi Didorong Benahi Angkutan Umum untuk Atasi Macet Jakarta

Kompas.com - 11/05/2023, 22:37 WIB
Muhammad Naufal,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono meningkatkan pelayanan transportasi umum untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail berujar, peningkatan pelayanan transportasi umum menjadi solusi paling masuk akal untuk membenahi kemacetan. 

Sebab, upaya perbaikan sarana transportasi umum itu tidak rumit dan tak akan membebani warga.

"Komisi B itu kan lebih menekankan pada peningkatan layanan transportasi umum karena ini berdampak positif ke masyarakat," tuturnya melalui sambungan telepon, Kamis (11/5/2023).

"Tidak membebani (warga) dibandingkan kalau diterapkannya electronic road pricing (sistem jalan berbayar elektronik) misalkan atau yang lain," lanjut dia.

Baca juga: Massa Ojol Ikut Demo di DPR, Tolak ERP dan Minta Heru Budi Dicopot

Di satu sisi, kata Ismail, peningkatan pelayanan transportasi umum juga merupakan tuntutan dari masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan pelayanan transportasi umum seharusnya menjadi prioritas untuk segera dilakukan.

Politisi PKS itu menyebutkan, terdapat banyak program untuk meningkatkan pelayanan transportasi umum di Ibu Kota.

Salah satunya, yakni menambah transportasi umum di jalur yang masih belum ada angkutan publiknya di Ibu Kota.

"Kedua, terkait dengan jumlah armada karena ini nanti memengaruhi headway-nya. Kalau headway-nya terlalu lama, jarak antar kendaraan itu, masyarakat juga enggan," ucap Ismail.

"Karena kan juga berpikir waktu tempuh yang dia harus effort terhadap waktu tempuh tersebut," lanjutnya.

Baca juga: Diserobot Mobil, Jalur Transjakarta di Tomang Raya Tersendat

Sementara itu, untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota, Heru Budi Hartomo berencana mengatur jam kerja.

Heru Budi menginginkan jam kerja dibagi menjadi dua sesi, yakni 08.00 WIB dan 10.00 WIB.

Menurut Ismail, pengaturan jam kerja perlu diujicobakan terlebih dahulu.

Sebab, ada dua hal yang menjadi catatan untuk skema pengaturan jam kerja di Ibu Kota.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BPBD DKI Siapkan Pompa 'Mobile' untuk Antisipasi Banjir Rob di Pesisir Jakarta

BPBD DKI Siapkan Pompa "Mobile" untuk Antisipasi Banjir Rob di Pesisir Jakarta

Megapolitan
Ini 9 Wilayah di Pesisir Jakarta yang Berpotensi Banjir Rob hingga 29 Mei 2024

Ini 9 Wilayah di Pesisir Jakarta yang Berpotensi Banjir Rob hingga 29 Mei 2024

Megapolitan
Komplotan Maling Gasak Rp 20 Juta dari Kios BRILink di Bekasi

Komplotan Maling Gasak Rp 20 Juta dari Kios BRILink di Bekasi

Megapolitan
Supirnya Mengantuk, Angkot Tabrak Truk Sampah di Bogor

Supirnya Mengantuk, Angkot Tabrak Truk Sampah di Bogor

Megapolitan
KPAI: Banyak Program Pemerintah yang Belum Efektif Cegah Kekerasan Seksual pada Anak

KPAI: Banyak Program Pemerintah yang Belum Efektif Cegah Kekerasan Seksual pada Anak

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Penusuk Lansia di Kebon Jeruk

Polisi Kantongi Identitas Penusuk Lansia di Kebon Jeruk

Megapolitan
KPAI: Kekerasan Seksual pada Anak Bisa Dicegah lewat Pola Pengasuhan yang Adaptif

KPAI: Kekerasan Seksual pada Anak Bisa Dicegah lewat Pola Pengasuhan yang Adaptif

Megapolitan
Pengamat: Kalau Dukungan Dananya Besar, Peluang Kaesang Menang pada Pilkada Bekasi Tinggi

Pengamat: Kalau Dukungan Dananya Besar, Peluang Kaesang Menang pada Pilkada Bekasi Tinggi

Megapolitan
Polisi Tangkap 6 Remaja yang Terlibat Tawuran di Sawah Besar

Polisi Tangkap 6 Remaja yang Terlibat Tawuran di Sawah Besar

Megapolitan
Rubicon Mario Dandy Tak Dilirik Pembeli, Mobil Akan Dilelang Lagi dengan Harga yang Telah Dikorting

Rubicon Mario Dandy Tak Dilirik Pembeli, Mobil Akan Dilelang Lagi dengan Harga yang Telah Dikorting

Megapolitan
Siap Bertarung dengan Benyamin-Pilar pada Pilkada Tangsel, Gerindra: Kami Punya Sejarah, Selalu Melawan Petahana

Siap Bertarung dengan Benyamin-Pilar pada Pilkada Tangsel, Gerindra: Kami Punya Sejarah, Selalu Melawan Petahana

Megapolitan
Gerindra Bakal Pertimbangkan Marshel Widianto Maju Pilkada Tangsel 2024

Gerindra Bakal Pertimbangkan Marshel Widianto Maju Pilkada Tangsel 2024

Megapolitan
Kekerasan Seksual terhadap Anak Naik 60 Persen, KPAI Ungkap Penyebabnya

Kekerasan Seksual terhadap Anak Naik 60 Persen, KPAI Ungkap Penyebabnya

Megapolitan
Gerindra Kantongi 7 Nama Kader Internal untuk Pilkada Tangsel, Tak Ada Komika Marshel Widianto

Gerindra Kantongi 7 Nama Kader Internal untuk Pilkada Tangsel, Tak Ada Komika Marshel Widianto

Megapolitan
Kaesang Dinilai Tak Cocok Jadi Cawalkot Bekasi karena Tak Lahir dan Besar di Bekasi

Kaesang Dinilai Tak Cocok Jadi Cawalkot Bekasi karena Tak Lahir dan Besar di Bekasi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com