Dari biaya itu 56,5 persen digunakan untuk program beralih ke transportasi publik. Sementara itu, 21,2 persen dan 8,4 persen digunakan untuk uji emisi kendaraan pribadi dan program beralih ke energi domestik.
Sebagai catatan, hasil itu berdasarkan target yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan asumsi yang mendasari perhitungan.
Baca juga: Tingkat Polusi Ibu Kota Masih Tinggi, Dinas Lingkungan Hidup Bentuk Forum Kualitas Udara
Beberapa prediksi dilakukan menggunakan tren berbeda berdasarkan sifat data dan hasil-hasil ini dihitung menggunakan tahun 2019 sebagai tahun dasar.
Secara keseluruhan manfaat total dari semua intervensi mencapai Rp 643 triliun. Manfaat terbesar berasal dari uji emisi (32 persen) dan beralih ke transportasi publik (25 persen).
Namun, perlu digarisbawahi bahwa hasil didapatkan tidak mencakup seluruh manfaat yang mungkin terjadi.
Country Coordinator Vital Strategies Indonesia Chintya Imelda Maidir mengatakan, angka-angka tersebut adalah hasil apabila intervensi strategi pengendalian pencemaran udara dilaksanakan. Perhitungannya merujuk pada produk domestik regional bruto DKI Jakarta.
”Uji emisi berkala dan beralih ke transportasi publik menjadi isu yang diarusutamakan dengan mengajak publik ikut serta,” kata Imelda.
Secara keseluruhan, Ahmad Safrudin belum melihat banyak aksi yang dilakukan untuk mengendalikan pencemaran udara di Jakarta. Padahal, strategi intervensi yang ada saat ini membutuhkan aksi ketimbang rapat.
(Harian Kompas: Fransiskus Wisnu Wardhana Dany).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.