Disebut Jakpro Tidak Kantongi Izin, Pemilik Ruko di Pluit: Kenapa Harus?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Forum Warga Pluit, Eddie Kusuma Pandjaitan menanggapi soal PT Jakarta Propertindo alias Jakpro yang menyebut para pemilik ruko di Pluit tidak pernah meminta atau memiliki izin untuk memanfaatkan lahan yang kini menjadi polemik.

Eddie yang mewakili para pemilik ruko tersebut justru mempertanyakan mengapa mereka harus meminta izin kepada Jakpro yang pada saat itu statusnya masih sebagai penyewa ruko, bukan pemilik.

Pasalnya, modifikasi bangunan yang kini disebut mencaplok bahu jalan dan saluran air itu tidak pernah dipermasalahkan oleh Jakpro saat para pemilik ruko masih berstatus sebagai penyewa.

Baca juga: Jakpro Tegaskan Lahan di Pluit Bukan Bahu Jalan, Pemilik Ruko: RT Riang Beritakan Kami Menyerobot

"Kenapa pemilik harus meminta (izin) sama Jakpro? Yang punya itu Jakpro. Baru tahun 2020 dijual kepada pemilik. Sedangkan itu (modifikasi) sudah ada 35 tahun yang lalu. Pernyataan ini ngawur, perlu diluruskan," kata Eddie saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (16/6/2023).

"Kenapa harus minta? Kalau pun itu mau minta izin, ya Jakpro yang meminta kepada Pemprov (DKI Jakarta) Logikanya karena milik dia sampai tahun 2020. Setelah dijual, baru menjadi pemilik para penghuni di sana," ucap Eddie melanjutkan.

Dia menjelaskan, lahan yang kini disebut-sebut mencaplok bahu jalan dan saluran air oleh para pemilik ruko merupakan Garis Sempadan Bangunan (GSB).

Sementara, kata Eddie, objek yang berdiri di atas lahan tersebut bukanlah bangunan permanen.

Baca juga: Saling Klaim Jakpro dan Pemilik Ruko Pluit soal Pencaplokan Lahan…

"Saya katakan, ruko. Nah, lahan di depan ruko itu namanya GSB. Yang dibangun apa? Bukan bangunan. Tapi itu adalah awning atau disebut dengan tempat berteduh, atau kanopi. Itu enggak pernah saya katakan ada izin," kata Eddie.

"Kalau perlu izin, tidak bisa diperoleh. Karena, itu adalah zona semi publik yang tidak boleh dibangun permanen. Lahan ini, bukan milik pemerintah. Tapi, dikelola oleh Jakpro dan sekarang dikelola oleh pemilik ruko," imbuh Eddie.

Menurut Eddie, lahan GSB tidak mungkin mendapatkan izin lantaran tidak mungkin dapat diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002, GSB itu untuk kenyamanan, untuk kebersihan, keindahan, yang dikelola oleh pemilik ruko. Jangan keliru berbahasa antara ruko dan GSB. GSB itu semula memang dikelola oleh Jakpro, seharusnya. Tapi itu sudah dijual sejak tahun 2020. Mestinya dikuasai oleh pemilik ruko," tegasnya.

Baca juga: Beda Pengakuan Pencaplokan Lahan di Pluit Versi Jakpro dengan Pemilik Ruko, Siapa Berbohong?

Kendati demikian, Eddie memastikan bahwa para pemilik ruko memiliki surat izin mendirikan bangunan (IMB). Hal ini juga sekaligus membantah pernyataan dari Jakpro.

"Saya tegaskan, itu saya bantah. Jangan memutarbalikkan fakta. Semua bangunan ruko ada IMB. Kalau tidak ada izin, berarti Jakpro yang membuat kesalahan. Saya garis bawahi ya, ruko ya, bangunan ruko ada izin dan IMB. Kecuali, yang dimodifikasi, yang di depannya itu, tidak punya izin, itu saya akui, betul," ungkap Eddie.

Diberitakan sebelumnya, dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Jakpro menyatakan bahwa berdasarkan Informasi Rencana Kota (IRK), lahan yang menjadi polemik tersebut bukanlah bahu jalan, melainkan lahan milik Jakpro.

Kedua, Jakpro menegaskan pihak pemilik ruko tidak pernah meminta ataupun memiliki izin untuk memanfaatkan lahan milik Jakpro. Selain itu, pemilik ruko juga tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan.

Baca juga: Diklaim Tak Izin Jakpro, Pemilik Ruko di Pluit asal Pakai Lahan Saluran Air dan Badan Jalan

(IMB) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di lahan tersebut.

"Artinya, sampai saat ini, status kepemilikan lahan tersebut merupakan milik PT Jakarta Propertindo (Perseroda), yang kemudian dimodifikasi tanpa izin oleh para pemilik ruko," tegas VP Corporate Secretary Jakpro Syachrial Syarief dalam keterangannya kepada Kompas.com, Rabu (7/6/2023).