Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPDB Bersama 2023 DKI Disebut Tak Efektif, Hanya Tampung 4 Persen Siswa yang Tak Lolos

Kompas.com - 20/06/2023, 16:43 WIB
Muhammad Isa Bustomi,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta (Kopaja) menggelar demo di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2023).

Ada beberapa protes yang mereka suarakan dalam aksi penyampaian pendapat. Salah satunya soal program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 Bersama.

Perwakilan Kopaja, Ubaid Matraji, menilai program PPDB 2023 Bersama tidak efektif karena tidak dapat menampung semua siswa yang tak lolos seleksi.

"PPDB Bersama itu hanya sebuah janji-janji, itu hanya mampu menampung empat persen dari total kebutuhan 170.000 anak DKI Jakarta yang tidak diterima. Empat persen jadi sangat kecil sekali," ujar Ubaid saat dikonfirmasi. Selasa (20/6/2023).

Baca juga: Massa Demo di Depan Balai Kota DKI, Protes soal PPDB 2023

Ubaid menilai, program PPDB 2023 Bersama itu karena hanya untuk menutupi kekurangan jumlah sekolah negeri yang terbatas. Dengan demikian, Dinas Pendidikan DKI akhirnya harus mengeluarkan program PPDB 2023 Bersama.

"Kita ingin siswa yang tidak tertampung itu ya ditampung 100 persen. Jangan mengeluarkan PPDB Bersama hanya menampung 4 persen. Jadi kesalahannya itu yang pertama," ucap Ubaid.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menyiapkan kuota sekolah SMA atau SMK swasta gratis untuk 6.909 siswa.

Kuota sekolah swasta gratis diperuntukkan bagi siswa yang gagal dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jakarta 2023 tingkat SMA dan SMK.

Baca juga: Pemprov DKI Siapkan Kuota Sekolah Swasta Gratis untuk 6.909 Siswa Tak Lolos PPDB SMA/SMK 2023

Melalui PPDB Bersama, orangtua maupun calon peserta didik baru (CPDB) bisa mendapatkan kuota tersebut dan tidak perlu khawatir biaya sekolah swasta yang cukup banyak.

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat mengatakan, program pembiayaan bagi siswa yang gagal seleksi ini merupakan bagian dari pelaksanaan PPDB bersama dengan sekolah swasta.

"Jadi mereka yang sudah masuk ke dalam PPDB sekarang, nanti yang tidak diterima di sekolah itu akan bersekolah di sekolah swasta. Dengan kualitas dan layanan insya Allah seperti halnya sekolah negeri," ujar Syaefuloh kepada wartawan, Senin (12/6/2023).

Sebanyak 6.909 kursi untuk PPDB bersama terdiri dari SMA 2.764 kursi, SMK terdiri dari 4.145 kursi, SMK 147 kursi, dan SMA swasta 110 kursi yang dapat dipilih siswa untuk sekolah gratis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Megapolitan
PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

Megapolitan
Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com