Menjamurnya Hunian Liar di Kolong Jalanan Jakarta, Pemprov DKI Tutup Mata?

Dihubungi secara terpisah, Lurah Jelambar Baru Danur Sasono menjelaskan, mayoritas warga yang menghuni permukiman di kolong Tol Cawang-Tomang-Pluit merupakan warga Ibu Kota.

Hal ini diketahui berdasarkan pendataan yang telah dilakukan sejak Senin (19/6/2023) hingga Selasa (20/6/2023).

"Rekap KK terdata total 83, (warga) DKI sebanyak 52 KK, non-DKI 31 KK," ujar Danur melalui pesan singkat, Rabu.

Baca juga: Mayoritas Warga yang Tinggal di Kolong Tol Cawang-Pluit Punya KTP DKI

Kata Danur, beberapa dari mereka terdaftar sebagai warga Jelambar Baru, Angke, Jembatan Besi, Kalideres, dan Tambora. Sementara itu, sebagian warga lain yang menghuni kawasan tersebut datang dari luar wilayah DKI.

"Ada (warga dari) Ciamis, Tegal, Tangerang, Banten, dan Sukabumi," terang dia.

Saat ditanya berkait relokasi warga, Danur mengaku belum dapat memerinci soal hal tersebut. Pihaknya kini baru mendata warga yang tinggal di kolong tol.

Di satu sisi, Danur tak menampik bahwa tanah yang ditempati oleh warga milik PT Jasa Marga. Ia menyebutkan, penggunaan lahan akan dibahas oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan PT Jasa Marga.

"Kami menunggu Jasa Marga, hasil rapat internalnya apa saja," terang Danur.

Warga pilih terimpit jalan karena tak mampu bayar kontrakan

Salah satu warga bernama Budi (bukan nama sebenarnya) mengaku memilih hidup di kolong jalan tol karena tak perlu membayar uang sewa.

"Enggak ada uang sewa, sekadarnya aja yang penting ada uang kebersihan, tentram lah," ucap Budi saat ditemui Kompas.com, Senin.

Sehari-hari, Budi mengais rezeki dengan berjualan kopi di pinggir jalan. Lantaran penghasilannya tak menentu, pria 28 tahun itu bertahan tinggal di sana sejak empat tahun lalu.

"Saya di situ udah ada empat tahun. Iya, karena saya udah enggak kuat biaya, kan mengontrak mahal," kata dia.

Baca juga: Fakta Warga Kolong Tol Cawang-Pluit, Sebagian Eks Kalijodo dan Tak Kuat Bayar Sewa Rusunawa Marunda

Budi berujar, sesungguhnya mereka telah ditawari untuk menempati rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Marunda, Jakarta Utara dan kawasan Kapuk, Jakarta Barat.

Setelah menerima tawaran, sejumlah warga lantas pindah ke rusunawa tersebut.

Namun, setelah tiga bulan dibebani biaya untuk menempati rusunawa, mereka memilih angkat kaki dari sana.

"Ada dulu pernah ditawari tinggal di rumah susun di Kapuk sama di Marunda. Sekarang, aktivitasnya apa?" papar Budi.

"Udah gitu berjalan awal doang, sebulan-tiga bulan bayar listrik. Sekarang tinggal di situ akhirnya mereka ini pada pulang enggak kuat (membayar)," sambung dia.