BPKD Sebut Gaji PJLP Tak Sesuai UMP 2023 Bukan karena Heru Budi Belum Teken Kepgub

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta menjelaskan terkait nominal gaji bagi penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) DKI yang belum sesuai upah minimum provinsi (UMP) 2023.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata mengatakan, nominal gaji PJLP yang tak sesuai dengan UMP 2023 bukan karena Keputusan Gubernur (Kepgub) belum ditandatangani oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Tidak. Bukan begitu. Itu tadi. Nanti kita akan masukkan (perubahan gaji PJLP sesuai UMP 2023) itu ke rancangan perubahan APBD. Jadi bukan karena kepgub belum ditandatangani," ujar Michael saat dikonfirmasi, Jumat (23/6/2023).

Michael mengatakan, nominal gaji PJLP di DKI Jakarta itu telah ditetapkan oleh Kepgub UMP 2023, hanya saja tinggal penerapan yang masih menunggu administratif.

Baca juga: Gaji PJLP Belum Sesuai UMP 2023, Heru Budi Belum Tanda Tangani Kepgub

"Itu kan tinggal administrastif tetapi secara regional DKI kan sudah ada UMP Rp 4,9 juta. Ya nanti secara itu secara teknis operasional di internal kami. jadi jangan dipermasalahkan soal kepgub," ucap Michael.

Michael sebelumnya menyatakan kenaikan gaji bagi PJLP DKI yang belum sesuai UMP 2023 akan segera dilakukan.

Semestinya para PJLP DKI menerima upah sebesar Rp 4,9 juta per bulan pada tahun ini. Namun, sejak Januari hingga saat ini, mereka masih menerima upah Rp 4,6 juta.

Michael mengatakan, kekurangan dan kenaikan gaji sesuai UMP 2023 itu dilakukan setelah pembahasan APBD 2023.

Baca juga: PJLP DKI Masih Digaji dengan UMP 2022, DPRD DKI: Ini Kesalahan Fatal

"Iya (dibayar dan gaji dinaikan setelah) APBD perubahan. Itu akan kita masukkan komponen yang Rp 4,9 sesuai dengan UMP 2023 dengan menghitung sesuai dengan kontrak," ujar Michael.

Pembayaran gaji PJLP di yang sampai saat ini belum sesuai dengan nilai UMP tahun 2023 terjadi karena masalah sistem dalam pengimputan komponen yang masih menggunakan tahun 20222.

"Pada saat masuk itu di sistem kan harus menggunakan komponen. Waktu dulu itu komponen yang dipakai masih pakai komponen 2022, Rp 4,6 juta," ucap Michael.

"Sedangkan kenaikan UMP itu dikeluarkan Pergub bulan November 2022, sebetulnya kita dan teman-teman di dewan juga sudah di sampaikan bahwa komponen yang dipakai masih 4,6 belum disesuaikan dengan UMP. Nah penyesuaiannya itu akan dilakukan pada saat nanti di apbd perubahan," sambungnya.

Untuk diketahui, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyebut gaji pegawai penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) belum sesuai upah minimum provinsi (UMP) 2023 karena masih ada persoalan.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Sebut Banyak PJLP Ngadu Gaji Masih di Bawah UMP 2023

Menurut Mujiyono, pencairan gaji PJLP yang belum sesuai UMP 2023 itu karena Keputusan Gubernur (Kepgub) terkait kenaikan upah itu belum ditandatangani oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

"Kepgub (soal kenaikan gaji) itu belum ditanda tangani oleh Pj," ujar Mujiyono usai rapat komisi A di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Mujiyono tak dapat menjelaskan alasan Heru yang belum menandatangani Kepgub terkait kenaikan gaji PJLP di DKI Jakarta.

Ia mengaku akan membahas prihal kenaikan gaji PJLP dalam waktu dekat agar nominal yang diterima sesuai dengan UMP 2023.

"Katanya tadi dari inspektorat (Kepgub) sudah ada di mejanya pak Gubernur, tapi belom ditanda tangani. Katanya inspektorat seperti itu," ucap Mujiyono.

"Itu yang kita perjuangkan. Kita desak supaya segera keluar," sambungnya.