Saat Jakpro Terbukti Mengatur Pemenang Tender dalam Proyek Revitalisasi TIM...

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) terbukti bersalah dalam kasus persekongkolan tender revitalisasi Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki (TIM).

Badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta tersebut terbukti bersekongkol dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.

"Ketiga perusahaan itu dinyatakan bersalah karena melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat," ujar Majelis Komisi KPPU lewat keterangannya, dikutip pada Jumat (20/7/2023).

Ketiganya terbukti bersalah dalam Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM) Tahap III.

Baca juga: KPPU Putuskan Jakpro Bersekongkol dengan 2 Perusahaan dalam Revitalisasi TIM

Akibat pelanggaran tersebut, majelis komisi menjatuhkan sanksi denda Rp 16,8 miliar untuk PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Adapun PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk dijatuhi sanksi denda Rp 11,2 miliar, sedangkan PT Jakpro tidak dikenakan sanksi denda.

Majelis komisi dalam putusannya hanya memberikan perintah kepada PT Jakpro tidak bertindak diskriminatif, dengan cara bersekongkol dan mengatur atau menentukan pemenang tender di masa mendatang.

"Meniadakan substansi dan/atau klausul yang bermakna sama dengan Klausul 38.2 dan 38.3 dokumen Request for Proposal (RfP) perkara a quo, dalam setiap pengadaan yang diselenggarakan," tulis KPPU.

Baca juga: Sejarah Taman Ismail Marzuki, Pusat Kesenian yang Dulunya Ternyata Area Kebun Binatang

PT Jakpro juga diminta melaporkan dokumen Request for Proposal (RfP) setiap kali melaksanakan proses pengadaan selama dua tahun kepada KPPU.

Sebagai informasi, perkara ini berawal dari laporan publik ini mengenai adanya dugaan persekongkolan dalam proses tender Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta TIM Tahap III atau pengerjaan interior.

Pada 2021, PT Jakpro sebagai terlapor pertama sengaja membatalkan tender untuk memfasilitasi terlapor kedua, yakni PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan terlapor ketiga, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk agar menjadi pemenang tender a quo.

Baca juga: Anies Pastikan Taman Ismail Marzuki Tak Akan Dikomersialisasikan

Untuk diketahui, kasus dugaan kolusi ini pertama kali diungkap akun Instagram Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada 19 Januari 2023.

Namun kala itu, Vice President Corporate Secretary PT Jakpro Syachrial Syarif berujar, tudingan KPPU terkait dugaan kolusi itu prematur.

"Jakpro menganggap tudingan KPPU tersebut bersifat prematur," urainya dalam keterangan yang diterima, Jumat (3/2/2023).

"Karena, baik pembatalan lelang maupun lelang baru, pihak Jakpro memastikan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan mengacu pada prinsip good corporate governance (GCG)," sambung dia.

Baca juga: Duduk Perkara Tender Proyek Revitalisasi TIM yang Berujung Denda Rp 28 Miliar

Syahcrial melanjutkan, sebagai BUMD, Jakpro memiliki prosedur tersendiri saat melakukan pengadaan barang atau jasa.

Katanya, pengadaan sumber daya manusia juga terikat prosedur. Di sisi lain, ia menyebutkan, Jakpro bakal kooperatif selama menjalani proses hukum yang berlangsung.

"Kami tetap menghormati KPPU sebagai pihak yang berwewenang untuk mengawasi dan memeriksa dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha di Indonesia," urai Syachrial.

(Penulis: Tria Sutrisna, Muhammad Naufal | Editor: Ihsanuddin, Jessi Carina)