Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Udara Jakarta Makin Kotor, Walhi: Belum Ada Tindakan Nyata dari Pemerintah

Kompas.com - 14/08/2023, 19:01 WIB
Zintan Prihatini,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai, belum ada tindakan nyata dari pemerintah terkait polusi udara di Ibu Kota.

Padahal, Jakarta beberapa hari terakhir menjadi kota dengan kualitas udara terburuk sedunia.

“Kalau pandangan kami ini jadi preseden bahwa belum ada tindakan yang nyata dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Suci F Tanjung saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/8/2023).

Baca juga: Ditanya Solusi Polusi Jakarta, Menko PMK: Jangan Banyak Hirup, Pakai Masker

Berdasarkan hasil kajian maupun fakta di lapangan, lanjut dia, sumber emisi atau pencemar udara berasal dari kendaraan bermotor maupun pembangkit listrik.

Selain itu, tingginya angka kebakaran di Ibu Kota menambah tingkat polusi udara.

“Tetapi kita melihat memang belum ada langkah yang serius untuk bisa memastikan bahwa Jakarta, dan sekitarnya itu berkurang emisinya,” papar Suci.

“Sehingga bisa kita lihat bahwa polusi udara akhir-akhir ini makin tinggi,” sambung dia.

Baca juga: Senjata Api dan Bendera ISIS Ditemukan di Rumah Karyawan BUMN Terduga Teroris di Bekasi

Dia berpandangan, pemerintah perlu memetakan sumber polutan untuk membangun strategi penanganannya.

Pasalnya, tingginya indeks kualitas udara tak hanya disebabkan oleh kendaraan bermotor saja.

“Jadi bukan hanya ke kecenderungan pada faktor-faktor tertentu misalnya kayak data 75 persen bahwa itu memang dari kendaraan bermotor, tetapi faktor-faktor yang lainnya itu kemudian dikesampingkan,” tutur Suci.

Kebakaran, misalnya, merupakan salah satu faktor meningkatnya polusi udara. Terlebih insiden kebakaran sering kali melanda Ibu Kota.

“Bahkan dari minggu lalu kita juga melihat bahwa kejadian kebakaran sampai delapan kejadian dalam satu minggu. Nah itu kan pasti menjadi sumber polutan,” ungkapnya.

Pembenahan transportasi publik

Menurut Suci, jika transportasi dianggap sebagai biang keladi polusi udara maka harus ada pembenahan untuk mendorong animo masyarakat dalam penggunaan transportasi umum.

"Bisa tidak misalnya transportasi publik itu dibuat dengan seefisien mungkin, seefektif mungkin dengan mengurangi durasi perjalanan. Artinya transit-transitnya juga itu perlu diperhatikan," jelas Suci.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Megapolitan
DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com