Anggota F-PKS DPRD Anggap Kunker Luar Negeri Akan Berbuah Positif jika Terapkan Hal Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, M Taufik Zoelkifli menilai, kunjungan kerja ke luar negeri akan berbuah positif jika dilakukan dengan benar.

"Kunjungan dinas ke luar negeri itu positif, jika dilaksanakan dengan benar, apalagi untuk Kota Jakarta," ujar dia melalui pesan singkat, Jumat (18/8/2023).

Baca juga: Ketua DPRD DKI Anggap Dinas ke Luar Negeri Penting demi Pembangunan Jakarta Setelah Ibu Kota Pindah

Menurut dia, kunjungan kerja ke luar negeri menjadi kesempatan untuk mempelajari hal baru soal pembangunan di wilayah tujuan dinas yang bisa diterapkan di Jakarta.

Selain itu, bisa membandingkan pembangunan di wilayah tujuan dinas luar negeri dengan pembangunan di Jakarta.

"Penjajakan kerja sama pembangunan atau berkomunikasi dengan calon investor di luar negeri," ucap dia.

Menurut dia, pembangunan di DKI Jakarta tak lagi bisa dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.

Baca juga: Kulit Luka-luka Diduga Akibat Debu Batu Bara, Awalnya Warga Anggap Gatal Biasa

Sebab, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta saja sudah jauh lebih besar jika dibandingkan dengan APBD provinsi lain di Tanah Air.

"(Karena itu), Jakarta mestinya studi ke kota-kota di luar Indonesia," kata Taufik.

"Jadi, justru daerah lain di Indonesia yang perlu ke Jakarta untuk belajar pengelolaan APBD," lanjut dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengusulkan anggaran untuk kunjungan ke luar negeri oleh anggota legislatif Jakarta.

Usulan disampaikan saat rapat badan anggaran pada 9 Agustus 2023.

Baca juga: Tiga Polisi Ditangkap, Polda Metro Sita Senjata Ilegal dari Modifikasi Air Gun

Saat dikonfirmasi, Prasetyo menyebutkan, kunjungan ke luar negeri diperlukan karena Ibu Kota Negara (IKN) hendak dipindah dari Jakarta ke Nusantara.

Untuk pembangunan Jakarta usai tak menjadi Ibu Kota, Prasetyo menilai, legislatif Jakarta perlu studi ke luar negeri.

"Kan setelah pindah dari Jakarta ke IKN, Jakarta mau buat apa sih? Itu yang harus kami pikirkan. Bukannya kita nunggu lagi nunggu lagi, akhirnya kita keteteran nanti di Jakartanya," kata dia.