Heru Budi Kerahkan 20 Mobil Damkar Semprot Jalan untuk Tekan Polusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengerahkan 20 unit mobil pemadam kebakaran untuk melakukan penyemprotan di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota.

Penyemprotan yang dilakukan sejak Kamis kemarin itu bertujuan mengurangi polusi udara di DKI Jakarta.

"Terkait dengan penanganan polusi, Dinas Pemadam Kebakaran mulai kemarin sudah menurunkan 20 unit mobil pemadam untuk melakukan penyiraman," ujar Heru usai uji coba LRT Jabodebek, Jumat (25/8/2023).

Baca juga: Kendalikan Polusi Udara, Damkar Jakarta Timur Semprot Jalan Protokol

Heru mengatakan, penyiraman dilakukan dua kali dalam sehari, yakni pada pagi pukul 10.00 WIB dan siang pukul 14.00 WIB.

Selain itu, Pemprov DKI juga mengerahkan mobil pengangkut air milik dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

"Yang akan dilakukan penyiraman itu dari Patung Kuda, Blok M, lalu dari Cawang hingga Slipi. Itu setiap hari. Selain damkar ada dari dinas lain, SDA dan lingkungan hidup untuk supaya mengurangi polisi di jalan-jalan utama," ucap Heru.

Baca juga: Wali Kota Depok Tak Akan Semprot Jalan untuk Kurangi Polusi, Ini Alasannya

Untuk diketahui, kualitas udara Jakarta pada Jumat (25/8/2023) pagi masih masuk dalam kategori tidak sehat.

Kualitas udara Ibu Kota per pukul 06.44 WIB bahkan menduduki peringkat ketiga terburuk di dunia.

Dikutip dari laman pengukuran kualitas udara IQAir, indeks kualitas udara di DKI Jakarta tercatat pada angka 155, berada di bawah Kota Dubai dan Doha dengan angka 176 dan 174.

Adapun konsentrasi polutan tertinggi dalam udara DKI Jakarta hari ini PM 2.5, dengan nilai konsentrasi 105 mikrogram per meter kubik.

Konsentrasi tersebut 12.8 kali nilai panduan kualitas udara tahunan World Health Organization (WHO).

Baca juga: Banyak Keluhan Bikin Polusi, Pabrik Pembuatan Arang Rumahan di Jaktim Ditutup

Dengan data di atas, artinya kualitas udara di Jakarta tetap buruk meski sebagian aparatur sipil negara (ASN) ibu kota melakukan work from home (WFH).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebelumnya telah memberlakukan WFH bagi ASN dengan kapasitas 50 persen sejak 21 Agustus 2023.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto sendiri mengakui, kebijakan WFH tak berdampak signifikan karena jumlah ASN DKI kalah banyak dibandingkan ASN kementerian/lembaga dan karyawan swasta yang tidak WFH.

Terlebih, kebijakan ini baru diterapkan beberapa hari.

Selain itu, polusi Jakarta juga disebabkan oleh sejumlah faktor lain, tak hanya kendaraan yang digunakan ASN.

"Saya sampaikan bahwa kita tidak bisa dengan pemberlakuan WFH baru 1-2 hari, maka dicek IQAir-nya kok masih tinggi. Karena memang penyebab emisi itu tidak hanya transportasi. Ada sektor lainnya, yaitu sektor industri," jelas Asep.