Belum Ada Kejelasan Ganti Rugi Lahan 3 SDN Bantargebang, Ahli Waris: Jangan Diombang Ambing

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi belum memberikan kejelasan kapan akan membayarkan ganti rugi kepada ahli waris lahan tiga sekolah dasar negeri (SDN) Bantargebang.

Kuasa hukum ahli waris Andri Sihombing menuturkan, pihaknya tidak segan untuk kembali menyegel sekolah apabila Pemkot tidak membayar ganti rugi sesegera mungkin.

"Kurang lebih seperti itu (akan segel kembali), karena kan kita jangan dia sampai enggak ada kepastian hukum kan. Tugas saya mengedepankan hak hukum klien. Jangan pula jadi diombang-ambing," ujar Andri saat ditemui di Bantargebang, Rabu (30/8/2023).

Andri menjelaskan, Pemkot belum membuka komunikasi dengan pihaknya ihwal pembayaran ganti rugi atas tanah klien yang digunakan tiga sekolah.

Baca juga: Ahli Waris Tanah 3 SDN Bantargebang Sebut Pemkot Belum Ada Komunikasi Bayar Ganti Rugi

"Enggak ada (komunikasi) ke saya. Di telepon juga enggak sama pihak Pemkot," papar Andri.

Bukan hanya kepadanya, kata Andri, kliennya juga tidak dihubungi oleh Pemkot.

"Enggak ada (audiensi), ahli waris juga enggak ada (komunikasi)," kata dia.

Andri mengatakan, terakhir kali ia bertemu dengan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto pada 2022.

Terlepas dari itu, Andri menyebut, Pemkot seharusnya sadar akan kewajiban mereka untuk membayar ganti rugi kepada kliennya.

Baca juga: Perjuangan Ahli Waris Menagih Hak Rp 19 Miliar atas Lahan 3 SDN di Bantargebang Selama 2 Dekade

"Harusnya dari tahun kemarin mereka sudah sadar, mereka sudah prepare. Kalau memang dia punya niat yang baik pasti sudah diukur (pembayaran)," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi Deded Kusmayadi mengatakan, Pemkot akan membayar uang ganti rugi yang merupakan hak ahli waris.

Namun, Deded menerangkan, proses pembayaran uang ganti rugi itu memerlukan proses.

"Mekanisme pembayaran kami kan melalui anggaran ya, anggaran kan tidak bisa serta merta dibayar begitu saja," kata Deded saat dihubungi, Selasa.

Baca juga: Perjuangkan Hak atas Lahan 3 SDN di Bantargebang, Ahli Waris: 20 Tahun Terombang-ambing

Tiga SDN yang disegel pihak ahli waris yakni SD Negeri III, IV dan V Bantargebang dengan total perkiraan luas tanah sekitar 3.400 meter.

Adapun kasus sengketa lahan itu terjadi pada 2003. Namun, sampai 2019, tidak ada titik tengah terkait permasalahan tersebut.

Akhirnya, pada 2020, sengketa lahan tersebut didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bekasi.

"Sidang bersidanglah segala macam sampai pada 2022 itu putusan kasasi dimenangi (ahli waris)," ujar Andri.

Wali Kota Kota Bekasi Tri Adhianto pada saat itu menyampaikan bahwa Pemkot Bekasi akan membayar uang ganti rugi kepada ahli waris pemilik lahan.

Namun, pada November 2022, Pemkot tiba-tiba mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

"Jadi kami melihatnya dia hanya mengulur-ngulur waktu saja, menghindari tanggung jawabnya," ucap Andri.

Ujungnya, pada April 2023, permohonan PK yang diajukan Pemkot Bekasi tak dikabulkan MA.