Oktober Nanti, PJLP DKI Bakal Terima Rapelan Gaji Penyesuaian UMP 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah DKI Jakarta akan merapel nominal gaji bagi penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) yang saat ini belum sesuai upah minimum provinsi (UMP) 2023.

Adapun Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 saat ini diketahui Rp 4,9 juta dari yang sebelumnya Rp 4,6 juta.

Hal itu dipastikan dalam rapat pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2023 yang digelar di Bogor, Jawa Barat, Kamis (14/8/2023).

"Dalam rapat anggaran APBDP 2023, saya mempertanyakan kepada asisten pemerintahan pak Sigit (Wijatmoko). Kapan DKI akan membayarkan sisa selisih UMP 2023 kepada PJLP?" ujar anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto saat dihubungi, Jumat (15/9/2023).

Baca juga: Anggota DPRD DKI Sebut Banyak PJLP Ngadu Gaji Masih di Bawah UMP 2023

"Terus langsung dijawab sama Pak Aspem bulan Oktober 2023, semua akan diselesaikan gitu," kata anggota Fraksi Gerindra itu.

Menurut Purwanto, kenaikan gaji dan rapel dari upah PJLP yang belum sesuai UMP 2023 langsung dipastikan waktu realisasinya setelah dipertanyakan ketiga kalinya dalam rapat.

"Ini pertanyaan saya yang ketiga kali dalam forum rapat sebelumnya bulan Juni dan Agustus saya juga menyampaikan juga," ucap Purwanto.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Michael Rolandi Cesnanta Brata sebelumnya menyatakan kenaikan gaji bagi PJLP DKI yang belum sesuai UMP 2023 akan segera dilakukan.

Baca juga: Gaji PJLP Belum Sesuai UMP 2023, Heru Budi Belum Tanda Tangani Kepgub

Semestinya para PJLP DKI menerima upah sebesar Rp 4,9 juta per bulan pada tahun ini. Namun, sejak Januari hingga saat ini, mereka masih menerima upah Rp 4,6 juta.

Penyebabnya karena masalah sistem dalam penginputan komponen yang masih menggunakan tahun 2022.

"Pada saat masuk itu di sistem kan harus menggunakan komponen. Waktu dulu itu komponen yang dipakai masih pakai komponen 2022, Rp 4,6 juta," ucap Michael saat dikonfirmasi, Jumat (23/6/2023).

"Sedangkan kenaikan UMP itu dikeluarkan Pergub bulan November 2022, sebetulnya kita dan teman-teman di Dewan juga sudah disampaikan bahwa komponen yang dipakai masih Rp 4,6 juta, belum disesuaikan dengan UMP. Nah penyesuaiannya itu akan dilakukan pada saat nanti di APBD Perubahan," tambah Michael.

Baca juga: Gaji PJLP Belum Sesuai UMP 2023, Pemprov DKI Janji Akan Naik Setelah APBD Perubahan

Ia sebelumnya juga mengemukakan, keputusan mengenai dirapel atau tidak gaji PJLP tergantung pembahasan APBDP 2023.

Kekurangan gaji mereka dari Januari akan dirapel jika ada persetujuan DPRD DKI.

"Itu tergantung nanti pembahasan di Dewan. Kalau disetujui untuk dirapel dianggarkan alokasinya penuh kita akan alokasikan penuh sesuai dengan kontrak," ujar Michael.