Isi RUU DKJ: Bupati dan Wali Kota di Jakarta Tetap Diangkat Gubernur

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali kota dan bupati di wilayah Jakarta menurut rencana akan tetap diangkat oleh gubernur, setelah Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara.

Pengangkatan kepala daerah untuk kabupaten dan kota administrasi itu tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang kini masih dibahas pemerintah pusat.

Dalam Ayat 2 Pasal 14 RUU DKJ dijelaskan bahwa kota/kabupaten administrasi di Jakarta dipimpin oleh seorang bupati/wali kota yang bertanggung jawab kepada gubernur.

"Wali kota/bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh gubernur," demikian dikutip Kompas.com, Rabu (20/9/2023).

Baca juga: Pemerintah Berencana Bentuk Kawasan Aglomerasi Metropolitan Jakarta Setelah Ibu Kota Pindah

Sementara itu, tugas para wali kota dan bupati akan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Gubernur Jakarta.

Adapun RUU DKJ itu didapatkan dari Panitia Khusus (Pansus) Jakarta Pasca-Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) DPRD DKI Jakarta.

Ketua Pansus Jakarta Pasca-Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, saat ini jajarannya tengah mempelajari beleid yang menjadi landasan aturan Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota negara.

"Iya, draf yang kemarin kami terima itu ya seperti itu. Jadi masih draf, masih sangat mungkin berubah. Terbuka untuk disempurnakan," ujar Pantas saat dikonfirmasi.

Baca juga: Dewan Kawasan Jabodetabekpunjur Akan Dibentuk Usai Ibu Kota Pindah, Ini Tugasnya

Nantinya, kata Pantas, pansus akan membuat sejumlah rekomendasi terkait RUU tersebut untuk diberikan kepada Pj Gubernur Jakarta.

Dia berharap rekomendasi yang diberikan dapat disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dibahas lebih lanjut bersama DPR RI.

"Pansus akan mempelajari itu dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur, untuk nanti bisa disampaikan kepada Kemendagri, maupun nanti pada waktunya ketika dibahas bersama dengan DPR," kata Pantas.