Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Pabrik di Bekasi Dianggap Bikin Alat Ukur Kualitas Udara Jakarta Bermasalah, KLHK Diminta Bertindak...

Kompas.com - 26/09/2023, 08:01 WIB
Muhammad Isa Bustomi,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI diminta turun tangan menangani beberapa pabrik di Bekasi, Jawa Barat, yang dianggap mengganggu alat pengukur kualitas udara di Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Alat pengukur kualitas udara itu diketahui milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup ((DLH).

Selama ini, alat pemantau kualitas udara di lokasi itu selalu memberikan hasil buruk karena mendeteksi polusi yang bersumber dari beberapa pabrik di Bekasi, Jawa Barat.

Pemprov DKI minta tolong KLHK

Kadis LH DKI Jakarta Asep Kuswanto meminta KLHK untuk menindak pabrik di Bekasi karena dinilai membuat alat pengukur kualitas udara di Lubang Buaya bermasalah.

Sebab, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa menindak pabrik yang berlokasi di Bekasi.

"Ada (pabrik) di wilayah Bekasi, tetapi Pemprov DKI tidak dapat intervensi, maka kami minta tolong ke KLHK untuk bekerja sama memberikan intervensi soal itu," kata Asep di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/9/2023).

Baca juga: Alat Ukur Kualitas Udara Bermasalah karena Dekat Pabrik, DLH DKI: Pemindahan Butuh Kajian

Alat pengukur kualitas udara itu sengaja dipasang di Lubang Buaya yang lokasinya berbatasan dengan wilayah Bekasi, Jawa Barat.

Namun, kondisi alat itu belakangan ini menjadi bermasalah karena keberadaan industri yang mencemari udara.

Sejumlah pabrik itu antara lain tempat produksi tahu, arang, dan pembakaran kabel.

"Kondisi adalah banyak industri yang ada di sekitar alat yang memang industri yang rumah tangga dan itu masih mencemari. Dan itu hanya ada di wilayah Jakarta dan Bekasi," ucap Asep.

Pemindahan alat butuh kajian

Pemprov DKI meminta KLHK menindak pabrik-pabrik pencemar udara itu karena saat ini belum bisa memindahkan alat pengukur kualitas udara di sana.

Asep mengemukakan, pemindahan alat pengukur udara tak bisa dilakukan sembarangan. Pemindahan alat harus melalui kajian.

"Kalau dipindahkan itu harus ada kajian terlebih dahulu," ujar Asep.

Baca juga: KLHK Diminta Tindak Pabrik di Bekasi yang Dianggap Bikin Alat Ukur Kualitas Udara Bermasalah

Dinas LH DKI berencana melakukan kajian lebih dahulu dalam waktu dekat untuk memindahkan alat pengukur kualitas udara yang bermasalah karena pabrik itu.

"Mudah-mudahan kalau memang nanti ternyata harus dipindahkan, kami akan pindahkan. Karena memindahkan alat tidak bisa sembarangan, harus benar-benar bisa merepresentasikan kondisi dari udara di sekitarnya," ucap Asep.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Tarif Transjakarta Rute Bandara Soekarno-Hatta Tak Kunjung Ditetapkan, Dishub DKI: Masih Terus Dikaji

Tarif Transjakarta Rute Bandara Soekarno-Hatta Tak Kunjung Ditetapkan, Dishub DKI: Masih Terus Dikaji

Megapolitan
Nestapa Guru SMPN di Jaksel, Disebut Tak Dibayar Selama 2 Tahun dan Hanya Dapat Upah dari Saweran Wali Murid

Nestapa Guru SMPN di Jaksel, Disebut Tak Dibayar Selama 2 Tahun dan Hanya Dapat Upah dari Saweran Wali Murid

Megapolitan
Kafe Kloud Senopati Disegel karena Kasus Narkoba, 56 Karyawan Kehilangan Pekerjaan

Kafe Kloud Senopati Disegel karena Kasus Narkoba, 56 Karyawan Kehilangan Pekerjaan

Megapolitan
9 Jalan yang Dilarang Pasang Alat Peraga Kampanye di Kota Bekasi

9 Jalan yang Dilarang Pasang Alat Peraga Kampanye di Kota Bekasi

Megapolitan
Kunjungi Kantor Damkar DKI, Cipung Dikerubuti 'Office Boy' untuk Berswafoto

Kunjungi Kantor Damkar DKI, Cipung Dikerubuti "Office Boy" untuk Berswafoto

Megapolitan
Oknum Satpol PP yang Janjikan Pekerjaan di Kantor Samsat Tak Ditahan, Polisi: Masih Pemulihan Pascaoperasi

Oknum Satpol PP yang Janjikan Pekerjaan di Kantor Samsat Tak Ditahan, Polisi: Masih Pemulihan Pascaoperasi

Megapolitan
Sidak SDN Malaka Jaya 10 Buntut Gaji Guru Rp 300.000, Heru Budi: Masalah Sudah Diselesaikan

Sidak SDN Malaka Jaya 10 Buntut Gaji Guru Rp 300.000, Heru Budi: Masalah Sudah Diselesaikan

Megapolitan
Kenalkan Mobil Pemadam ke Rayyanza 'Cipung', Damkar DKI: Dia Sempat Syok, tapi 'Happy'

Kenalkan Mobil Pemadam ke Rayyanza "Cipung", Damkar DKI: Dia Sempat Syok, tapi "Happy"

Megapolitan
Ada Proyek Polder, Dishub DKI Imbau Pengendara Hindari Jalan TB Simatupang hingga 15 Desember 2023

Ada Proyek Polder, Dishub DKI Imbau Pengendara Hindari Jalan TB Simatupang hingga 15 Desember 2023

Megapolitan
2 Penipu yang Janjikan Pekerjaan di Kantor Samsat Ternyata Pegawai Pemkot Serang dan Satpol PP

2 Penipu yang Janjikan Pekerjaan di Kantor Samsat Ternyata Pegawai Pemkot Serang dan Satpol PP

Megapolitan
Polisi: Penyebab Lansia yang Tewas di Atap Rumahnya di Manggarai Diduga karena Kelelahan

Polisi: Penyebab Lansia yang Tewas di Atap Rumahnya di Manggarai Diduga karena Kelelahan

Megapolitan
Pemkot Depok Kucurkan Dana Rp 6,8 Miliar untuk Bangun Kantor Kelurahan Curug

Pemkot Depok Kucurkan Dana Rp 6,8 Miliar untuk Bangun Kantor Kelurahan Curug

Megapolitan
Sudah 1,5 Bulan, 3 Pengeroyok yang Tewaskan Pemuda dalam Tawuran di Ciracas Masih Buron

Sudah 1,5 Bulan, 3 Pengeroyok yang Tewaskan Pemuda dalam Tawuran di Ciracas Masih Buron

Megapolitan
'Headway' LRT Jabodebek Kini Berkurang Jadi 18 Menit

"Headway" LRT Jabodebek Kini Berkurang Jadi 18 Menit

Megapolitan
KPU DKI Kesulitan Cari Alternatif Gudang Logistik Pemilu di Mampang dan Kebayoran Lama

KPU DKI Kesulitan Cari Alternatif Gudang Logistik Pemilu di Mampang dan Kebayoran Lama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com