Meski demikian, Lisman menekankan bahwa kesiapan dan kematangan perencanaan pemerintah dalam menerapkan konsep smart city merupakan hal yang sangat penting. Sebab, penerapan smart city tidak hanya soal teknologi yang digunakan, tetapi juga akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Karena itu, Lisman mengingatkan, dalam penerapan smart city, pemerintah harus mengevaluasi layanan konvensional yang sudah ada sekarang. Jika tidak ditemukan lagi kendala, baru dapat dikatakan aman untuk beralih ke transformasi digital.
“Saat ini, banyak hal harus diperbaiki dulu, sebelum beralih ke layanan digital. Idealnya, pemerintah harus melakukan kajian yang menyeluruh terlebih dulu guna mencari hal-hal yang harus diprioritaskan. Tentu ini bukan hal mudah dan perlu perencanaan serta strategi yang matang,” papar Lisman.
Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Optimalkan Pembangunan Rusun, Solusi Hunian Nyaman di Lahan Terbatas
Selain itu, penerapan smart city di Jakarta tidak boleh semata-semata “ada”, tetapi harus memberikan dampak pertumbuhan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Misalnya, dengan menyesuaikan perangkat dan sistem yang mudah diakses oleh masyarakat.
“Salah satu kekhawatiran dalam penerapan smart city di kota-kota besar adalah kemungkinan digital divide di masyarakat. Pemerintah harus melihat seberapa besar masyarakat sebagai pengguna yang bergantung pada digitalisasi. Apalagi, postur Jakarta berbeda dengan kota-kota lain yang menerapkan smart city,” terangnya.
Terkait contoh konsep smart city, Lisman mengatakan bahwa layanan transportasi dapat menjadi salah satu yang diprioritaskan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh informasi tentang jadwal dan rute perjalanan secara real-time melalui aplikasi atau platform.
“Tujuan smart city, kan, untuk memberikan kemudahan dan kepraktisan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi penyedia jasa untuk memperbaiki layanan dulu. Sebab jika perencanaannya setengah-setengah, konsep ini tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan bisa dirasakan efektivitasnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, Lisman mengimbau pemerintah untuk dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk swasta, akademisi, dan tenaga ahli, agar perencanaan smart city benar-benar dapat dijalankan tanpa terganggu oleh kendala yang ada saat ini.
“Saya percaya, Jakarta bisa menjadi smart city jika dilakukan dengan visi yang jelas dan melakukan pembenahan dulu. Lakukan penelusuran terkait apa saja hal-hal yang bisa menghambat penerapan smart city, termasuk dari kesiapan fasilitas dan masyarakat sebagai pengguna. Jangan sampai ada masyarakat yang left behind atau tertinggal dan merasa asing dengan kotanya sendiri,” tuturnya. (Rindu Pradipta Hestya)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.