Wacana Ganjil Genap untuk Sepeda Motor Kembali Mencuat, Lebih Banyak yang Menolak

"Kalau begitu, pembenahan untuk transportasi umum juga perlu dilakukan. Dibuat 24 jam misalnya, atau bisa dengan dibuat harganya jadi terjangkau," kata Rachman.

"Kalau tiba-tiba sepeda motor kena ganjil genap, kasihan orang-orang yang setiap harinya bekerja dengan mobilitas yang tinggi," ucap karyawan swasta itu.

Transportasi umum dinilai lebih penting

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menolak wacana Pemprov yang bakal mengkaji usulan pemberlakuan ganjil genap untuk sepeda motor di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota.

Menurut Willian, PSI DKI Jakarta lebih setuju Pemprov membenahi masalah transportasi umum demi kecepatan dan kenyamanan untuk masyarakat.

Baca juga: 28 Gerbang Tol Dalam Kota yang Kena Aturan Ganjil Genap Jakarta

"Saya rasa belum saatnya (terapkan ganjil genap untuk motor), mestinya pemerintah fokus terlebih dahulu untuk meningkatkan kecepatan dan kenyamanan di transportasi umum," ujar William, Selasa (10/10/2023).

Menurut William, sampai saat masih banyak daerah baik di Jakarta maupun daerah penyangga Ibu Kota yang belum terjangkau oleh transportasi umum.

Dengan demikian, Pemprov DKI harus melihat masalah tersebut sebagai pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan agar transportasi umum lebih baik.

"Disinsentif untuk transportasi pribadi khususnya motor sebaiknya dilakukan terakhir ketika transportasi umum sudah terintegrasi dan hadir di pelosok-pelosok daerah," kata William.

Baca juga: Wacana Motor Kena Ganjil Genap di Jakarta, Pengemudi Ojol Minta Dikecualikan

Perlu kajian matang

Pemerhati masalah transportasi dan hukum, Budiyanto mengatakan, peningkatan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta relatif tidak terkendali yang didominasi oleh sepeda motor.

Ia mencatat jumlah sepeda motor di Ibu Kota kurang lebih ada 18,33 juta unit pada Agustus 2023. Ia meyakini aturan ganjil genap bisa saja mengatasi solusi lalu lintas. Namun, kata dia, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan.

Perlu diingat, kata Budiyanto, pengguna sepeda motor sangat banyak. Kebijakan baru butuh sosialisasi yang tepat dan jangan sampai terjadi benturan saat pelaksanaan.

"Hanya, ganjil genap yang diberlakukan untuk sepeda motor harus melalui kajian yang matang baik dari aspek yuridis, ekonomi, sosial, dan keamana, ucap Budyanto.

Baca juga: Kapolri Usulkan Ganjil Genap untuk Sepeda Motor

Ia khawatir wacana itu dapat memicu resistensi yang cukup tinggi lantaran populasi pengguna motor cukup tinggi

"Berikan pemahaman kepada masyarakat pengguna jalan dan pemangku kepentingan yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan tentang hakikat atau tujuan program tersebut," katanya.

(Tim Redaksi : Gilang Staria, Muhammad Isa Bustomi, Aprida Mega Nanda, Agung Kurniawan, Nursita Sari)