Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantuan Pangan di Bogor Tidak Tepat Sasaran, DKPP Verifikasi Ulang Data Penerima

Kompas.com - 17/11/2023, 09:35 WIB
Ramdhan Triyadi Bempah,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor, Jawa Barat, menemukan adanya ketidaksesuaian data penerima program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk keluarga miskin.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Kota Bogor Soni Gumilar mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi ulang agar bantuan pangan beras dan pengentasan stunting itu dapat tepat sasaran.

"Dalam penyaluran tahap pertama, ternyata masih ditemukan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang tidak tepat sasaran," kata Soni, saat ditemui usai Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pendistribusian Bantuan Pangan, di Balai Kota Bogor, Kamis (16/11/2023).

Baca juga: Atasi Inflasi dan Stunting, Pemkot Bogor Salurkan Bantuan Pangan untuk Masyarakat Miskin

"Jadi, untuk tahap kedua ini kami sudah meminta kepada lurah-lurah di Kota Bogor untuk memverifikasi ulang karena mereka yang lebih tahu kondisi di wilayahnya," tambahnya.

Soni mengungkapkan, ada sebanyak 79.370 keluarga penerima manfaat di Kota Bogor yang berhak mendapatkan bantuan pangan tahap kedua ini.

Periode penyaluran tahap kedua, sambungnya, berlangsung dari bulan September hingga Desember 2023 sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo.

"Di tahap pertama, kita sudah menyalurkan bantuan pangan kepada 86.377 KPM se-Kota Bogor. Sementara, di tahap kedua ini jumlah KPM yang mendapat program bantuan pangan sebanyak 79.370 KPM," sebutnya.

Baca juga: Diprotes, Dinkes Depok Lepas Stiker Berwajah Wali Kota Idris di Wadah Makanan Pencegah Stunting

Analisis Ketahanan Pangan Badan Pangan Nasional Dwi Sartika mengatakan, tujuan dari penyaluran bantuan program CPP sejatinya untuk mengendalikan inflasi, mengatasi kemiskinan, dan stunting di Indonesia.

Dwi menjelaskan, ada dua jenis bantuan yang disalurkan dalam program tersebut. Pertama, yaitu bantuan pangan beras yang diperuntukkan bagi warga miskin.

Kedua, adalah bantuan telur dan ayam yang disalurkan kepada keluarga risiko stunting (KRS).

"Nah, penyaluran bantuan pangan ini komoditasnya yaitu beras 10 kilogram untuk per-KPM. Kemudian, ada telur dan juga ayam," beber Dwi.

"Kita juga melihat harga pangan ini makin meningkat, terlebih harga beras. Nah dengan adanya bantuan pangan ini kita bisa meredam itu," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Megapolitan
DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com