Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Gaji Ditingkatkan, Guru Honorer: Beban Mengajar Tak Berbeda dengan PNS

Kompas.com - 25/11/2023, 19:24 WIB
Tria Sutrisna,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Eva Agustini (22) guru sekolah negeri di DKI Jakarta berharap pemerintah pusat maupun daerah menyesuaikan besaran gaji tenaga pengajar honorer.

Harapan itu dia ungkapnya karena merasa guru di setiap sekolah memiliki beban kerja yang sama, terlepas dari status kepegawaiannya.

“Menurut saya beban ketika mengajar antara honorer murni, Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Kontrak Kerja Individu (KKI) atau PNS tidak jauh berbeda gitu,” ujar Eva saat berbincang dengan Kompas.com, dikutip Sabtu (25/11/2023).

Baca juga: Cerita Guru Honorer yang Rela Tempuh Puluhan Kilometer demi Mengajar Siswanya

Eva tak menampik besaran gaji guru honorer sangat timpang, jika dibandingkan dengan besaran upah yang berstatus KKI, apalagi PPPK dan PNS.

Besaran upah guru KKI di DKI Jakarta berkisar Rp 4,6 juta. Sedangkan honorer murni, kurang dari Rp 2 juta.

Eva berharap agar gaji guru honorer ditingkatkan, meski besarannya tetap di bawah guru berstatus KKI.

“Ya pasti ada harapan, jika bisa. Apalagi di Jakarta gitu ya bisa lebih dari sekarang yang honorer murni. Dinaikan sedikit ya mungkin mendekati KKI atau dibawahnya,” ucap Eva.

Eva bercerita, upah yang diterimanya saat ini sebetulnya tak sepadan dengan pengeluaran ongkos pulang pergi ke sekolah, dan biaya hidup sehari-hari.

Meski begitu, kondisi ini tak membuat Eva meninggalkan profesinya sebagai guru. Dia menyiasatinya dengan mengajar les privat agar mendapat uang tambahan.

Hal ini dia lakukan agar tetap bisa mewujudkan keinginan untuk mengabdi sebagai guru, dan membagikan ilmunya kepada para siswa.

Baca juga: Gaji Guru SDN di Jaktim Cuma Rp 300.000, Anggota DPRD: Bagaimana Mau Meningkatkan SDM?

“Jadi saya pikir saya memang niatkan untuk mengabdi dulu. Minimal satu tahun saya bisa mengajar di sini. Kalau memang ada rezekinya baru ke tahap-tahap selanjutnya mendaftar PPPK atau PNS,” kata Eva.

Namun, Eva berpandangan, siasat yang dijalankannya belum tentu dapat dijalankan oleh guru honorer lain, terutama yang telah lebih lama mengabdikan dirinya.

Apalagi, kebijakan besaran gaji guru honorer saat ini seolah tak mempertimbangkan kondisi perekonomian, maupun jenjang pendidikan yang telah ditempuh.

“Ada yang sudah berkeluarga dan rumahnya pun jauh, harus menaiki transportasi umum. Rasanya guru-guru yang seperti ini kesejahteraannya memang harus sekali ditingkatkan,” tutur Eva.

“Ada juga guru honorer yang bahkan sudah S2, tetapi masih honorer murni. Dengan beban kerja dan gaji yang seperti ini rasanya kurang sepadan,” pungkasnya.

Baca juga: Nasib Miris Guru SDN di Jaktim, Disebut Hanya Terima Gaji Rp 300.000 meski di Kuitansi Tertulis Rp 9 Juta

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Megapolitan
DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com