Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangan Ada Lagi Petugas KPPS Mati Sia-sia Saat Pemilu...

Kompas.com - 27/11/2023, 05:23 WIB
Abdul Haris Maulana

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta berupaya mencegah kejadian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sakit hingga meninggal pada Pemilu 2019 kembali terulang pada Pemilu 2024.

Pasalnya, petugas KPPS Pemilu 2024 di DKI Jakarta memiliki beban kerja yang sama seperti Pemilu 2019 silam.

“Pelaksanaan 2019 relatif sama dengan 2024. Undang-Undangnya sama, Nomor 7 Tahun 2017. Sistem pengumutan (dan) penghitungan suara juga sama, yakni dengan satu panel,” ujar Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya saat ditemui Kompas.com di Kantor KPU Jakarta Pusat, Sabtu (25/11/2023).

Karena sama dengan Pemilu 2019, petugas KPPS Pemilu 2024 nanti harus bekerja selama kurang lebih 36 sampai 48 jam saat hari pemungutan dan penghitungan suara.

Baca juga: KPU DKI: Beban Kerja Petugas KPPS 2024 Sama dengan Pemilu 2024

Beban kerja yang demikian membuat mereka berisiko tinggi kelelahan dan sakit, bahkan meninggal dunia.

“Ada risiko yang sama terkait dengan meninggal dan sakitnya petugas penyelenggara Pemilu, karena itu kami perlu melakukan mitigasi,” kata Dody.

Berdasarkan data KPU DKI Jakarta yang dipaparkan Dody, terdapat 31 petugas KPPS yang meninggal dunia saat Pemilu 2019. Selain itu, terdapat pula 158 petugas yang jatuh sakit.

Fasilitasi pemeriksaan kesehatan

Dody mengatakan, pihaknya meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta memfasilitasi pemeriksaan kesehatan kepada calon petugas KPPS Pemilu 2024.

Langkah ini diperlukan untuk memastikan setiap calon petugas KPPS tidak memiliki penyakit yang berisiko tinggi dan bisa melaksanakan tugas dalam kondisi sehat.

Baca juga: KPU Minta Dinkes DKI Antisipasi Petugas KPPS Meninggal seperti Pemilu 2019

“Kami perlu melakukan mitigasi terkait dengan persoalan-persoalan tersebut. Salah satunya kami mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memfasilitasi terkait dengan pemeriksaan kesehatan,” ujar Dody.

Dody menekankan, fasilitas pemeriksaan kesehatan kepada calon petugas KPPU perlu dilakukan secara komprehensif.

“Jadi kalau pemeriksaan kesehatan itu hanya formalitas maka persoalannya akan terjadi kembali beban kerja yang tinggi, ditambah ada risiko komorbid,” kata Dody.

“Nah kami berharap bisa dibantu difasilitasi untuk pemeriksaan kesehatan yang komprehensif, sehingga bisa kami minimalisir sebagai penyelenggara,” lanjutnya.

Dody mengungkapkan, berdasarkan hasil riset Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Kementerian Kesehatan, sakit dan meninggalnya petugas KPPS bukan hanya karena faktor usia.

“Tetapi faktornya ternyata komorbit dan penyakit kardiovaskular,” ucap Dody.

Baca juga: Dinkes DKI Diminta Sediakan Suplemen dan Vitamin Petugas KPPS Pemilu 2024

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Megapolitan
PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

Megapolitan
Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Megapolitan
Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Megapolitan
Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin 'Nganggur'

Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin "Nganggur"

Megapolitan
Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Megapolitan
Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com