"Real Count" Pileg Kota Bogor Data 27,8 Persen: PKS Unggul, Disusul Gerindra dan PDI Perjuangan

BOGOR, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) unggul dalam Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) DPRD Kota Bogor 2024, kemudian disusul oleh Partai Gerindra dan PDI Perjuangan.

Data ini berdasarkan hasil hitung atau real count sementara di situs web KPU RI.

Jumlah suara yang masuk baru 27,84 persen atau sekitar 811 dari 2.913 TPS di Kota Bogor, sesuai data per Jumat (15/2/2024) pukul 12.34 WIB.

PKS memperoleh suara tertinggi, yakni 18,95 persen atau 2.140 suara.

Baca juga: Real Count Pileg KPU: PDI-P Unggul 16,83 Persen, Disusul Golkar dan Gerindra

Posisi kedua, Partai Gerindra dengan perolehan 15,94 persen atau 1.800 suara.

Posisi ketiga diduduki PDI Perjuangan dengan total 13.25 persen atau 1,496 suara.

Berikut ini daftar perolehan sementara Pileg DPRD Kota Bogor tahun 2024:

1. PKB: 6,48 persen atau 732 suara
2. Partai Gerindra: 15,94 persen atau 1,800 suara
3. PDI Perjuangan: 13,25 persen atau 1,496 suara
4. Partai Golkar: 12,1 persen atau 1,367 suara
5. Partai Nasdem: 6,02 persen atau 680 suara
6. Partai Buruh: 0,77 persen atau 87 suara
7. Partai Gelora: 0,28 persen atau 32 suara
8. PKS: 18,95 persen atau 2,140 suara
9. PKN: 0,24 persen atau 27 suara
10. Partai Hanura: 1,67 persen atau 189 suara
11. Partai Garuda: 0,19 persen atau 21 suara
12. PAN: 5,93 persen atau 670 suara
13. PBB: 0,76 persen atau 86 suara
14. Partai Demokrat: 5,7 persen atau 644 suara
15. PSI: 3,19 persen atau 360 suara
16. Partai Perindo: 0,83 persen atau 94 suara
17. PPP: 6,64 persen atau 750 suara
18. Partai Ummat: 1,05 persen atau 119 suara

Baca juga: Real Count Pileg DPRD Depok Data 32,24 Persen: PKS Tertinggi, Disusul Golkar dan Gerindra

Hasil real count ini bukanlah hasil resmi. Data yang dimuat oleh KPU bertujuan untuk memudahkan akses informasi publik.

Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.