Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem Abdul Aziz Muslim sebelumnya menyebutkan, masih banyak pelajar sekolah swasta di Ibu Kota yang tak terdata sebagai penerima manfaat KJP.
Oleh karena itu, Aziz berharap program KJP dihapus dan anggarannya dialihkan untuk menggratiskan biaya pendidikan semua sekolah di Jakarta, termasuk swasta.
"Saya berharap kalau KJP itu dihapus. Lalu disamakan saja negeri atau swasta semua gratis. Kita punya anggaran," ujar Aziz dalam keterangannya, Jumat (8/3/2024).
Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengusulkan hal yang sama.
Ia meminta agar program bantuan sosial KJP lebih baik dihentikan jika masih tidak tepat sasaran.
Anggaran KJP itu disebut bisa dialokasikan untuk program yang dapat dialihkan untuk menggratiskan biaya sekolah di Ibu Kota.
Baca juga: Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis
"Hal ini untuk menghindari apa yang menjadi tuntutan masyarakat terhadap seluruh anggota dewan terkait KJP yang tidak pernah selesai," ujar Basri dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (4/8/2023).
"Karena apa? KJP sendiri tidak tepat sasaran, banyak permasalahan, tidak merata dan tidak adil," sambungnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.