Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Warga "Numpang" KTP DKI, Bandingkan Layanan Kesehatan di Jakarta dan Pinggiran Ibu Kota

Kompas.com - 18/04/2024, 17:31 WIB
Baharudin Al Farisi,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Sita Sari (29) menjadi salah satu warga yang “tergusur” dari Jakarta setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP-nya.

Ia masih memegang KTP Jakarta meski kini sudah tinggal di Desa Ragajaya, Bojonggede, Kabupaten Bogor.

Selama tinggal di Jakarta, Sita sangat memanfaatkan keistimewaan menjadi warga Jakarta. Salah satunya adalah akses kesehatan.

Baca juga: Warga Numpang KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Sebelum pindah domisili dan masih mengontrak di Kebagusan, Sita pernah jatuh sakit karena asam lambungnya kambuh.

Oleh karena itu, dia datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu.

“Langsung ditangani, enggak yang diribetin atau segala macam,” ucap Sita.

Lain waktu, anak Sita juga pernah sakit karena diare. Dia dan suami langsung membawanya ke IGD RSUD Pasar Minggu.

“Ya sudah, langsung ditangani, langsung dirawat, opname, ya sudah. Opnamenya kelasnya sesuai dengan BPJS, kelas I. Ya enak. Fasilitasnya dan segala macam. Pelayanannya oke. Yang paling saya rasakan soal akses kesehatan sih,” kata Sita.

Pengalaman berbeda sempat dia rasakan usai pindah domisili. Dia sempat mengantar tetangganya ke salah satu rumah sakit di Bojonggede.

Baca juga: Tak Lagi Dapat Privilege KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

“Kayak ribet banget gitu. ibu hamil, sakit. Ya sudah, saya coba antar ke rumah sakit, ribet banget. Kan sakit, karena ibu hamil, ya sudah, ke IGD saja. Itu kan masuknya kondisi darurat,” ujar Sita.

“Karena BPJS-nya bukan BPJS sini (Bojonggede) jadi dia enggak diterima gitu lho, harus tetap bayar. Padahal kan, kalau kondisi darurat, harusnya bisa di mana saja. Kalau ini, enggak bisa,” imbuh dia.

Menurut dia, wajar banyak warga yang belum urus pindah domisili ke Dukcapil DKI Jakarta setelah tak lagi bertempat tinggal di Jakarta.

“Makanya wajar orang orang pilih tetap KTP Jakarta meski sekarang tinggal di pinggiran kayak saya,” tegas Sita.

Oleh karena itu, dia belum ingin mengurus pindah domisili dari Jakarta ke Bojonggede mengingat tak rela melepas keistimewaan dari KTP Jakarta.

Namun, saat ia mengecek status NIK-nya melalui laman https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id, Sita termasuk warga yang “tergusur” dari Jakarta.

“Tulisannya kayak, ‘NIK bla-bla atas nama bla-bla terdaftar dalam penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili’,” pungkas Sita.

Baca juga: Suami Aniaya Istri di Hari Lebaran gara-gara Tolak Pinjamkan KTP untuk Pinjol

Diberitakan sebelumnya, tahapan penonaktifan NIK akan dilakukan pada April dari yang sebelumnya dijadwalkan awal Maret 2024.

Penundaan tahapan penonaktifan NIK warga Jakarta di luar daerah itu tidak lepas dari adanya momen kontestasi politik Pemilu 2024.

Dengan demikian, proses penonaktifan NIK akan dilakukan secara bertahap pada April 2024, tepatnya setelah Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Jika Ahok Diperintahkan PDI-P Maju Pilkada Sumut, Suka Tak Suka Harus Nurut

Pengamat: Jika Ahok Diperintahkan PDI-P Maju Pilkada Sumut, Suka Tak Suka Harus Nurut

Megapolitan
Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas Dalam Toren Air di Pondok Aren

Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas Dalam Toren Air di Pondok Aren

Megapolitan
Polisi Dalami Keterlibatan Caleg PKS yang Bisnis Sabu di Aceh dengan Fredy Pratama

Polisi Dalami Keterlibatan Caleg PKS yang Bisnis Sabu di Aceh dengan Fredy Pratama

Megapolitan
Temui Komnas HAM, Kuasa Hukum Sebut Keluarga Vina Trauma Berat

Temui Komnas HAM, Kuasa Hukum Sebut Keluarga Vina Trauma Berat

Megapolitan
NIK KTP Bakal Jadi Nomor SIM Mulai 2025

NIK KTP Bakal Jadi Nomor SIM Mulai 2025

Megapolitan
Polisi Buru Penyuplai Sabu untuk Caleg PKS di Aceh

Polisi Buru Penyuplai Sabu untuk Caleg PKS di Aceh

Megapolitan
Tiang Keropos di Cilodong Depok Sudah Bertahun-tahun, Warga Belum Melapor

Tiang Keropos di Cilodong Depok Sudah Bertahun-tahun, Warga Belum Melapor

Megapolitan
Polri Berencana Luncurkan SIM C2 Tahun Depan

Polri Berencana Luncurkan SIM C2 Tahun Depan

Megapolitan
Caleg PKS Terjerat Kasus Narkoba di Aceh, Kabur dan Tinggalkan Istri yang Hamil

Caleg PKS Terjerat Kasus Narkoba di Aceh, Kabur dan Tinggalkan Istri yang Hamil

Megapolitan
'Call Center' Posko PPDB Tak Bisa Dihubungi, Disdik DKI: Mohon Maaf, Jelek Menurut Saya

"Call Center" Posko PPDB Tak Bisa Dihubungi, Disdik DKI: Mohon Maaf, Jelek Menurut Saya

Megapolitan
Polisi: Ada Oknum Pengacara yang Pakai Pelat Palsu DPR

Polisi: Ada Oknum Pengacara yang Pakai Pelat Palsu DPR

Megapolitan
Pemprov DKI Razia 2.070 Pengemis dan Gelandangan Sejak Awal 2024

Pemprov DKI Razia 2.070 Pengemis dan Gelandangan Sejak Awal 2024

Megapolitan
Caleg PKS Asal Aceh Dapat Sabu dari Malaysia, Dikemas Bungkus Teh China

Caleg PKS Asal Aceh Dapat Sabu dari Malaysia, Dikemas Bungkus Teh China

Megapolitan
KAI Commuter Line: Tak Ada Korban Dalam Kecelakaan KRL dan Sepeda Motor di Ratu Jaya Depok

KAI Commuter Line: Tak Ada Korban Dalam Kecelakaan KRL dan Sepeda Motor di Ratu Jaya Depok

Megapolitan
Banyak Remaja Nongkrong di Bundaran HI hingga Dini Hari, Polisi Minta Orangtua Awasi

Banyak Remaja Nongkrong di Bundaran HI hingga Dini Hari, Polisi Minta Orangtua Awasi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com