Biaya Operasional Biskita Trans Pakuan Bogor Capai Rp 58 Miliar Setahun

BOGOR, KOMPAS.com - Biaya operasional untuk 49 program buy the service (BTS) Biskita Transpakuan Bogor selama satu tahun menelan anggaran sebesar Rp 58 miliar.

Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional, termasuk perawatan armada, gaji pengemudi, bahan bakar, dan biaya administrasi lainnya.

“Kalau kebutuhan 49 bus di empat koridor selama satu tahun itu kurang lebih mencapai Rp 58 miliar dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) milik Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ),” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Marse Hendra saat diwawancarai Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Baca juga: Pemkot Bogor Minta Kemenhub Tak Buru-buru Cabut Subsidi Biskita Trans Pakuan

Biaya operasional sebesar itu dinilai Marse terlalu berat jika nantinya ditanggung Pemkot Bogor, mengingat BPTJ meminta pengelolaan Biskita sepenuhnya dialihkan dari Pemerintahan Pusat ke Pemerintah Kota Bogor mulai 2025.

Dengan begitu biaya operasional tidak lagi dibiayai melalui APBN, melainkan melalui APBD.

“Dari tahun 2021 sampai 2024 itu dibiayai oleh Kemenhub. Direncanakan 2025 itu untuk tidak dibiayai lagi APBN, tapi melalui APBD,” ungkap Marse.

Untuk itu, Marse meminta pengelolaan dimulai secara bertahap, atau dimulai dengan satu atau dua koridor terlebih dahulu.

Baca juga: Pengelolaan Biskita Transpakuan Secara Mandiri Dianggap Membebani APBD Kota Bogor

Pihaknya juga harus melihat ketersediaan dan kesanggupan APBD Kota Bogor.

Jika pengelolaan Biskita harus diambil alih secara mandiri di tahun depan, Marse menegaskan perlunya perencanaan yang matang dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan.

“Berbicara keuangan daerah kami akan usulkan dan kami akan sampaikan nanti. Kita lihat berapa kemampuan keuangan daerah karena harus ada proses persetujuan legislasinya,” tutur Marse.